POLITIK

Fadli Zon Ingatkan Jokowi Jangan Tarik TNI/Polri ke Politik Praktis

MONITOR, Jakarta – Pelibatan komponen TNI dan Polri dalam agenda sosialisasi kinerja pemerintah terus menuai kritik dari sejumlah pihak. Pernyataan Jokowi tersebut bahkan dinilai sangat tendensius.

Seperti Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Ia menyayangkan statemen tersebut terlontar dari Jokowi selaku Kepala Negara. Waketum Partai Gerindra ini menegaskan, semestinya Jokowi bisa menjamin netralitas elemen TNI dan Polri.

“Semestinya Presiden harus semakin menegaskan jaminan netralitas TNI dan Polri di tahun pemilu ini. Bukan justru menarik-narik TNI/Polri ke politik praktis,” kritik Fadli Zon, Jumat (24/8).

Adanya permintaan Jokowi tersebut, dikatakan Fadli, justru menunjukkan bahwa kinerja TNI dan Polri semakin tidak profesional.

“Ini sama saja mengajak anggota TNI/Polri menjadi tidak profesional,” tandasnya.

Menurut Fadli, baik TNI maupun Polri harus tetap menjaga netralitasnya. Sebab politik TNI dan Polri adalah politik kebangsaan. Politik yang berpihak kepada kepentingan bangsa dan negara, bukan politik kepada orang perorangan, apalagi kepada bakal calon presiden.

“Karena itu saya meminta semua pihak, termasuk Presiden Jokowi yang sedang berstatus sebagai bakal calon presiden untuk berhati-hati, jangan menarik TNI/Polri kembali dalam politik praktis,” imbuhnya.

Recent Posts

Naskah Doa Menag dalam Sidang Tahunan-Sidang Bersama 2026

MONITOR, Jakarta — Menteri Agama Nasaruddin Umar memimpin doa dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang…

30 menit yang lalu

Kemenhaj Turun Tangan Lindungi 33 Jemaah Umrah Gagal Berangkat di Bandara Soetta

MONITOR, Tangerang - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) bergerak cepat memastikan hak dan pelindungan 33…

2 jam yang lalu

Kemnaker Siapkan Talenta Muda untuk Bangun Startup dan Ciptakan Lapangan Kerja

MONITOR, Bekasi — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan talenta muda agar mampu mengembangkan gagasan dan inovasi…

3 jam yang lalu

17 OTT KPK Jadi Alarm Demokrasi, LSAK Dorong Pembenahan Sistem Pilkada

MONITOR, Jakarta — Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) menilai 17 operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan…

5 jam yang lalu

Kemenkop Tegaskan Hilirisasi Sawit Berbasis Koperasi, LPDB Koperasi Siapkan Dukungan Pembiayaan

MONITOR, Musi Banyuasin – Kementerian Koperasi Republik Indonesia menegaskan komitmennya memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pengembangan…

23 jam yang lalu

Kemenhaj Periksa Bos PT TAS Akibat 120 Jemaah Gagal Berangkat dan 38 Jemaah Terkendala Kepulangan

MONITOR, Banjarmasin - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memeriksa PT TAS terkait dugaan pelanggaran penyelenggaraan perjalanan…

1 hari yang lalu