MONITOR, Jakarta – Pelibatan komponen TNI dan Polri dalam agenda sosialisasi kinerja pemerintah terus menuai kritik dari sejumlah pihak. Pernyataan Jokowi tersebut bahkan dinilai sangat tendensius.
Seperti Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Ia menyayangkan statemen tersebut terlontar dari Jokowi selaku Kepala Negara. Waketum Partai Gerindra ini menegaskan, semestinya Jokowi bisa menjamin netralitas elemen TNI dan Polri.
“Semestinya Presiden harus semakin menegaskan jaminan netralitas TNI dan Polri di tahun pemilu ini. Bukan justru menarik-narik TNI/Polri ke politik praktis,” kritik Fadli Zon, Jumat (24/8).
Adanya permintaan Jokowi tersebut, dikatakan Fadli, justru menunjukkan bahwa kinerja TNI dan Polri semakin tidak profesional.
“Ini sama saja mengajak anggota TNI/Polri menjadi tidak profesional,” tandasnya.
Menurut Fadli, baik TNI maupun Polri harus tetap menjaga netralitasnya. Sebab politik TNI dan Polri adalah politik kebangsaan. Politik yang berpihak kepada kepentingan bangsa dan negara, bukan politik kepada orang perorangan, apalagi kepada bakal calon presiden.
“Karena itu saya meminta semua pihak, termasuk Presiden Jokowi yang sedang berstatus sebagai bakal calon presiden untuk berhati-hati, jangan menarik TNI/Polri kembali dalam politik praktis,” imbuhnya.
