MONITOR, Jakarta – Politikus Partai Gerindra, Moh. Nizar Zahro mengatakan Nahdlatul Ulama (NU) itu garis khitahnya tidak terlibat dalam politik praktis. Sehingga, bila ada pihak yang membawa-bawa NU dalam dukungan kepentingan politik praktis, maka sudah tentu hal itu bertentangan dengan khitahnya NU.
Menurut Politikus asal Madura, Jawa Timur itu pernyataan Calon Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang akan mengerahkan seluruh warga NU untuk memenangkan Pilpres 2019, di Jakarta, Minggu (19/8) jelas bertentangan dengan khittah NU.
“Hingga sekarang NU masih dalam garis khittah untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Sehingga jika ada yang membawa-bawa NU dalam dukungan politik praktis, maka hal tersebut bertentangan dengan khittah NU,” kata Nizar.
Menurut dia, jika NU tetap ingin mempertahankan khittahnya, maka hendaknya siapa pun pengurus NU yang terlibat dalam politik praktis diminta untuk mengundurkan diri. Jangan sampai nama besar NU dipertaruhkan dalam ajang kontestasi yang akan melahirkan kalah atau menang.
“Karena jika sampai kalah, maka seluruh NU lah yang dipermalukan nantinya,” sebut ketua DPP Partai Gerindra itu.
“Jangan sampai kasus Pilpres 2004 terulang kembali, dimana waktu itu KH Hasyim Muzadi sebagai Cawapres Megawati kalah dalam kontestasi Pilpres. Kasus tersebut masih menjadi beban NU, dimana setiap ada kontestasi Pilpres yang melibatkan tokoh NU, maka kasus tersebut diungkit kembali,” papar anggota Badan Anggaran DPR RI itu.
Masih dikatakan dia, sudah tepat kiranya, NU kembali ke khittah. Tidak lagi bertarung dalam kontestasi politik. Akan tetapi, kader NU dapat berkiprah dari kelompok politik manapun, tetapi tidak membawa nama besar NU.
“Saat ini mayoritas warga nahdiyin lebih memilih tetap berada dalam khittah. Maka sebaiknya KH Ma’ruf Amin tidak mengklaim dukungan NU secara organisatoris,” pungkas dia.
