Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Syukur Iwantoro usai melakukan upacara bendera di Kementerian Pertanian RI
MONITOR, Jakarta – Indonesia saat ini sedang menghadapi kemungkinan mendapat sanksi dari World Trade Organization (WTO) sebesar US$350 juta atau sekitar Rp5 triliun atas permintaan Amerika Serikat (AS). Itu bermula ketika pemerintah menerapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 86 Tahun 2013 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH).
Dalam ketentuan itu, terdapat beberapa kebijakan baru, di antaranya pemerintah membatasi periode permohonan dan masa berlaku persetujuan impor produk hortikultura dua kali dalam setahun hingga pelarangan impor produk hortikultura pada masa panen.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Syukur Iwantoro menegaskan Indonesia tetap konsisten, mengikuti aturan yang ada di WTO. Menurutnya, Indonesia sudah melakukan pembenahan, berkaitan dengan aturan-aturan di WTO
“Selama ini memang banyak regulasi yang tidak langsung kita padukan dengan aturan-aturan WTO, namun bukan berarti, Indonesia tidak mematuhi WTO,” Kata Syukur usai melakukan upacara Kemerdekaan RI, ke 73, di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Ragunan Jakarta Selatan Pagi ini.
Dikatakan Syukur, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan sudah melakukan berbagai pendekatan dan diskusi dengan Dirjen WTO. Untuk itu pemerintah akan tetap konsisten, mengikuti aturan-aturan di WTO, kecuali Indonesia keluar dari keanggotaan di WTO.
“Kementan dalam mengeluarkan berbagai regulasi bertujuan untuk membangun Sistem Produksi di tingkat Petani, dan meningkatkan kesejahteraan petani, kedepan kita akan terus perbaiki, managemen produksi yang lebih efisien untuk mampu bersaing di pasar global, apapun alasannya, kita terus upayakan agar pembangunan pertanian indonesia, tetap menargetkan kedaulatan pangan bangsa dan rakyat Indonesia,” imbuh Syukur.
“Indonesia sebagai bagian dari warga global, akan terus konsisten mengikuti aturan yang berlaku di tingkat global, seperti WTO namun usaha dan upaya kita, untuk kemandirian dan kedaulatan pangan, tidak boleh berhenti,” pungkas Syukur Iwantoro.
MONITOR, Ciputat - Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terus menunjukkan…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI, KH Maman Imanulhaq mengecam keras kasus kekerasan…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman menyayangkan ketidakmampuan Bulog…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan belasungkawa kepada korban insiden kecelakaan kereta…
MONITOR, Jakarta - Transformasi koperasi di Indonesia Timur terus bergulir. Tidak sekadar entitas bisnis, koperasi…
MONITOR, Minahasa Selatan – Produk olahan sabut kelapa dari Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, berhasil…