Kebijakan Sektor Kelautan dan Perikanan Harus Akomodir Semua Pihak

MONITOR, Jakarta – Kebijakan Pemerintah dalam pembangunan dan pemanfaatan sektor Kelautan dan Perikanan (KKP) harus mengakomodir semua pihak terutama nelayan kecil dan dunia usaha sehingga mendukung kontribusi penerimaan negara.

Pakar Ekonomi Kelautan yang juga Ketua Bidang Kemaritiman DPP PDIP, Prof. Rokhmin Dahuri menilai saat ini pemanfaatan sektor maritim memang masih belum maksimal karena kendala banyak faktor. Namun demikian, mantan menteri kelautan tersebut menegaskan jika saat ini presiden Jokowi sudah on the track membangun visi besar menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

“Saya kira saat ini presiden sudah on the track sesuai koridor. Tentu semua butuh proses dan banyak kendala yang dihadapi,” katanya saat ditemui dalam acara bedah buku “Menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia” di Perpustakaan MPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/8/2018).

Prof Rokhmin mencontohkan saat ini pemerintah telah berhasil dalam memberantas illegal Fishing, walaupun belum sepenuhnya berbanding lurus dengan perbaikan kualitas hidup nelayan.

“Catat ya, illegal Fishing tidak akan pernah tuntas kalau laut kita masih kosong dari nelayan kita. Aspek ekonomi dan hankam itu harus berjalan seimbang,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Viva Yoga Mauladi meminta pemerintah untuk banyak melakukan pembenahan dan terbuka memperbaiki segala bentuk kekurangan dalam kebijakan kelautan dan perikanan selama ini.

Viva menyebutkan, salah satu aturan yang menjadi aturan yang harus diterapkan yaitu UU Nomor 27 Tahun 2007 jo UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Menurutnya, dalam Pasal 7 BAB IV perencanaan belum sepenuhnya dibuat.

“Di antaranya adalah Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Termasuk, rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,” katanya.