Ali Ngabalin Jadi Dewan Komisaris BUMN, Fahri Hamzah: Wah…Saya Bisa Titip Proyek

MONITOR, Jakarta – Pengangkatan tenaga ahli Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan, Ali Ngabalin sebagai Dewan Komisaris Angkasa Pura I menuai kritik. Sejumlah Kalangan, termasuk Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menganggap sosok Ngabalin kurang tepat diberi jabatan di BUMN.

Menurut Fahri, yang tepat memegang jabatan di BUMN adalah orang profesional, bukan orang yang berlatar belakang politik seperti Ali Ngabalin. ”Sangat tidak tepat kalau orang politik memegang jabatan di BUMN,” tandas Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/7/2018).

Fahri mengaku khawatir jika ada orang politik memegang jabatan di BUMN. Ia menganggap rawan masuknya proyek-proyek titipan. “BUMN, begitu komisarisnya orang politik akan bernuansa politik. Dan masuk proyek-proyek di politik kan. Pak Ali sekarang Dewan Komisaris Angkasa Pura wah saya ada pengadaan pengadaan belalai nih kita mau ngerjain run away kontak Pak Ali. Itu jadi rusak BUMN kita nanti,” ujar legislator asal NTB itu.

Fahri juga menilai bahwa masuknya Ali Ngabalin di BUMN merupakan bagi-bagi jabatan oleh pemerintah yang dilakukan guna memberikan uang tambahan pejabat terdekat presiden.

“Saya menduga ada kebingungan membiayai orang-orang yang bekerja sebagai political appointy di sekitar Presiden. Mungkin dianggap gajinya kecil ya, berapa sih gaji seorang jubir presiden sementara tanggung jawabnya besar akhirnya muncullah opsi dengan membiayainya dengan tambahan menjadikannya sebagai komisaris BUMN,” terang Fahri.

Sebelumnya, Ali Ngabalin diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris Angkasa Pura I. Ia diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I menggantikan anggota yang lama, Selby Nugraha Rahman.

Pengangkatan dan pemberhentian susunan komisaris ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor SK-210MBU/07/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris serta Penetapan Komisaris Independen PT Angkasa Pura I (Persero) tanggal 19 Juli 2018.