BERITA

DPP ARUN: Pancasila Tidak Boleh Kalah

MONITOR, Jakarta – Pancasila adalah falsafah bangsa dan ideologi negara. Dalam hirarki peraturan perundang-undangan, Pancasila berada pada posisi tertinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Hal ini diungkapkan Ketua Umum Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) Bob Hasan. Ia menegaskan, tidak boleh ada ideologi lain yang menggeser nilai-nilai Pancasila.

“Pancasila harus menjadi hierarki tertinggi, agar Undang-Undang yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila gugur, karena dalam tata hierarki perundang-undangan, UU yang dibawah tidak boleh bertentangan dengan yang diatas,” ujarnya di Gedung Pancasila, Cawang, Jakarta Timur, Sabtu (30/6) kemarin.

Diskusi menyoal Pancasila yang digelar Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN)

Di tempat yang sama, Mayjend TNI (Purn) Lumban Sianipar mengatakan, Pancasila menjadi hierarki tertinggi adalah solusi terhadap kondisi bangsa saat ini. Menurutnya Pancasila harus menjadi dasar dalam setiap membuat kebijakan.

“Pancasila itu dasar negara, bukan pilar. Pancasila merupakan konsesus dasar bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar, lalu ditopang oleh UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI,” kata Lumban.

“Indonesia adalah bangsa yang beragama dan menjunjung tinggi agama. Pancasila merupakan kristalisasi dari poin-poin agama. Maka jangan benturkan nilai-nilai Pancasila dengan agama dan jangan jadikan Pancasila sebagai alat mendiskriminasi,” tegas Habib Muksin yang juga merupakan salah satu narasumber.

Diskusi menyoal Pancasila yang digelar Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN)

Sekedar informasi, diskusi yang bertemakan “Pancasila Tidak Boleh Kalah” tersebut adalah diskusi ke-IV yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (DPP ARUN) dan merupakan rangkaian untuk memastikan Pancasila memiliki kekuatan untuk menghadapi permasalahan yang terjadi saat ini.

Diskusi tersebut dihadiri oleh ratusan peserta yang terdiri dari mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, pemuda, anggota ARUN, dan komponen masyarakat lainnya seperti Petani dan buruh.

Recent Posts

UU PPRT Diharap Jamin Hak Hingga Tingkatkan Harkat dan Martabat PRT

MONITOR, Jakarta - DPR RI baru saja mengesahkan Undang-undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT).…

9 jam yang lalu

DPR Soroti Kenaikan Harga Minyak Goreng Hingga BBM yang Beratkan Rakyat

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kenaikan harga kebutuhan pokok dampak dinamika…

10 jam yang lalu

Unhan RI Kukuhkan Prof. Aris Sarjito sebagai Guru Besar, Tegaskan Keniscayaan Modernisasi Pertahanan

MONITOR, Bogor - Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI) resmi mengukuhkan Prof. Dr. Ir. Aris…

16 jam yang lalu

Kementerian UMKM–SIPPO Lepas Ekspor 24 Ton Gula Kelapa ke Ghana

MONITOR, Semarang – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia bersama Swiss Import Promotion…

18 jam yang lalu

Kemenhaj Pastikan Layanan Kesehatan 24 Jam di Madinah, Sistem Rujukan Rumah Sakit Siaga untuk Jemaah Haji 2026

MONITOR, Madinah — Kementerian Haji dan Umrah RI memastikan layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia di…

18 jam yang lalu

DPR Sahkan UU PPRT, Ketua Komisi XIII DPR: Ini Komitmen Tinggi Memanusiakan Manusia

MONITOR, Jakarta - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyambut baik disahkannya Undang-undang Pelindungan…

20 jam yang lalu