NASIONAL

Gerindra Tuding Pemerintah Kian Doyan Lempar-lemparan Tanggungjawab

MONITOR, Jakarta – Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menyebut tren saling lempar tanggung jawab tengah eksis di kalangan pemerintah. Yang terbaru, dikatakan oleh Muzani, terkait pengangkatan Komjen Pol M Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat.

“Kan saling lempar menjadi tren di pemerintahan sekarang ini. Kami tidak ingin bahwa pemerintahan berjalan saling melempar tanggung jawab ketika publik mempertanyakan persoalan kebijakan pemerintah,” kata Muzani saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/6).

Lempar-lemparan tersebut, dikatakan oleh Muzani, juga kerap dilakukan pihak pemerintah di dalam forum yang digelar oleh DPR. Baik dalam pansus maupun dalam rapat kerja.

“Lempar-lemparan seperti ini kan juga dikeluarkan dalam sebuah forum apakah pansus, panja atau apa,” sebutnya.

Muzani menuturkan, tren saling lempar tanggung jawab tersebut juga dilakukan oleh pihak Kemendagri saat diminta penjelasan mengenai pengangkatan Iriawan sebagai Pj Gubernur. Mendagri Tjahjo Kumolo kerap melempar tanggung jawab kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait hal itu.

“Dari awal, Kemendagri sudah memberi penjelasan bahwa ‘bukan saya yang mengajukan itu, kan biasanya bisa partai itu Bapak Presiden’. Kata Bapak Presiden, ‘kan saya cuma tanda tangan, (tanggung jawabnya ada di) Kemendagri,’” ungkap Wakil Ketua MPR RI tersebut.

Meski begitu, Muzani menyebut, pihaknya akan memantau perkembangan selanjutnya terkait hal itu.

“Kita akan lihat perkembangan berikutnya,” tandas Muzani.

Recent Posts

Kemnaker Salurkan Rp32 Miliar untuk Pemulihan Ekonomi Sumatera Utara dan Aceh

MONITOR, Medan - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyalurkan bantuan Kemnaker Peduli senilai Rp32.252.643.000 untuk mempercepat pemulihan ekonomi…

59 menit yang lalu

Kemenag Tegaskan Tidak Ada Kebijakan Uang Kas Masjid Dikelola Pemerintah

MONITOR, Jakarta - Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik (HKP) Kementerian Agama, Thobib Al Asyhar,…

12 jam yang lalu

Pemerintah-DPR Sahkan RUU PPRT Jadi Undang-Undang

MONITOR, Jakarta – Pemerintah bersama DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)…

14 jam yang lalu

DPR Sahkan UU PPRT Serta UU Pelindungan Saksi dan Korban

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani hari ini memimpin Rapat Paripurna DPR RI.…

15 jam yang lalu

Hari Kartini 2026, Puan: Perempuan Bukan Objek Tapi Subjek Aktif yang Ikut Tentukan Perjalanan RI

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani berbicara soal peran perempuan dalam peringatan Hari…

15 jam yang lalu

Kejadian Toko Mama Khas Banjar Jadi Pelajaran Pentingnya Kolaborasi Kebijakan UMKM

MONITOR, Banjarbaru – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan bahwa penguatan sektor UMKM sebagai…

16 jam yang lalu