Indonesia sayangkan sikap Amerika keluar dari Dewan HAM PBB

MONITOR, Jakarta – Pemerintah Amerika Serikat (AS) memutuskan keluar dari Dewan HAM PBB. Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, yang didampingi Menlu AS, Mike Pompeo, Selasa (19/6) mengatakan keputusan tersebut diambil setelah upaya AS untuk mereformasi tubuh Dewan HAM PBB tak kunjung berhasil.

Menurut Pemerintah AS, salah satu wacana reformasi yang dicanangkan AS adalah mengeluarkan negara anggota Dewan HAM PBB pelaku pelanggaran HAM.

“Reformasi ini diperlukan untuk membuat dewan itu menjadi badan advokasi HAM yang serius,” tutur Haley.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyayangkan keputusan AS ini.

“Arsitektur HAM PBB berperan penting dalam mempromosikan dan melindungi HAM di seluruh penjuru dunia,” ujarnya.

Senada dengan Sekjen PBB, Pemerintah Indonesia melalui Kemanterian Luar Negeri  menyesalkan keputusan yang diambil Pemerintah Amerika Serikat untuk keluar dari Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Indonesia sangat menyayangkan keputusan Amerika Serikat untuk keluar dari Dewan HAM PBB,” bunyi pernyataan resmi Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi sebagaimana disiarkan situs www.kemlu.go.id, Rabu (20/6).

Retno menambahkan Dewan HAM merupakan forum kerja sama multilateralisme dan komitmen masyarakat internasional untuk menegakan dan memajukan perlindungan HAM.

Selain itu, Dewan HAM juga menjadi harapan bagi masyarakat lemah di seluruh dunia untuk mendapat perhatian bagi perlindungan dari berbagai pelanggaran HAM.

“Indonesia menyadari bahwa kerja Dewan HAM belum sempurna, akan tetapi proses reformasi seperti yang dibutuhkan beberapa badan PBB lainnya antara lain Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB,  justru membutuhkan komitmen politis dan  semangat kerja sama multilateralisme dari anggota PBB,” tandasnya.