MONITOR, Jakarta – Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengucapkan selamat atas terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB untuk yang keempat kalinya. Ia menuturkan, terpilihnya Indonesia memperlihatkan kepercayaan dunia dalam sikap politik.
“Selamat kepada Tim Kementerian Luar Negeri wabil khusus Ibu Menlu dan Dubes Luar Biasa Kita di PBB yang sudah bekerja dengan diplomasi tingkat tinggi menyakinkan negara-negara sahabat kita memberikan suaranya untuk Republik Indonesia mewakili Kawasan Asia Pasifik didalam Keanggotaan Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB dua tahun ke depan,” kata Abdul Kharis melalui keterangannya kepada MONITOR, Sabtu (9/6).
“Ini kali keempat di DK PBB, dan perwujudan kepercayaan negara dunia dalam sikap politik kita dan tentunya kontribusi Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia jelas menjadi pertimbangan keterpilihan RI di Anggota Tidak Tetap DK PBB,” sambungnya.
Politikus PKS ini kemudian menyoroti isu Palestina yang juga menjadi fokus Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB. Ia mendorong agar Indonesia mengusulkan pembentukan tim investigasi international untuk mengatasi konflik yang terjadi di Palestina.
“Indonesia sebagai Anggota DK PBB bisa mengusulkan agar segera dibuat tim investigasi internasional untuk menginvestigasi situasi atau keadaan yang mengancam perdamaian dan kemanan internasional terkait pembantaian zionis Israel terhadap warga Gaza, Palestina yang hingga kini terus berlangsung,” ujarnya.
Tak hanya itu, ia juga berharap Indonesia dapat mendorong kemerdekaan Palestina.
“Dan tentu mendorong agar Palestina Merdeka segera dapat terwujud sehingga perdamaian dunia dan kawasan tercipta,” tandasnya.
Seperti diketahui, Indonesia kembai terpilih menjadi salah satu anggota tidak tetap di Dewan Keamanan PBB melalui voting yang dilakukan pada Sidang Majelis Umum PBB yang dilangsungkan di New York, Jumat (8/6). Indonesia mendapat 144 suara dari 190 negara anggota PBB yang hadir.
Sebelum ini, Indonesia juga pernah tiga kali menjadi anggota tidak tetap DK PBB yakni periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008. Pada periode 2019-2020, Indonesia akan memulai tugasnya pada Januari 2019 mendatang.
 PBB untuk yang keempat kalinya.){kind=link}