Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Indramayu, Jawa Barat (Foto: Rangga Darmawan)
MONITOR, Indramayu – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyikapi terkait adanya rencana pemerintah yang akan menggelontorkan dana Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pegawai negeri sipil (PNS) dengan menyerap dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sudah tidak perlu dipersoalkan lagi.
Jokowi mengklaim bahwa terkait hal itu pemerintah daerah (pemda) telah menganggarkan untuk dana tersebut. Tidak hanya itu, Jokowi juga menyatakan bahwa di beberapa daerah soal dana THR itu sudah ada yang disalurkan kepada sejumlah PNS di daerah.
“Informasi yang saya terima di seluruh daerah sudah menganggarkan ada 542 daerah dan yang sudah menyalurkan THR ada 380 daerah,” kata Jokowi saat diwawancarai di Indramayu, Jawa Barat, Kamis (7/6).
Lebih lanjut, Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mengklaim kalau proses pembagian THR tersebut lancar-lancar saja. Namun, untuk beberapa daerah yang belum tersalurkan, dikatakannya dalam waktu dekat akan diselesaikan.
“Ini kan tinggal proses penyelesaian. Sebagian daerah kan sudah berikan (THR) dua minggu yang lalu, dan minggu ini. Ini sehari sampai dua hari kedepan akan diselesaikan pemerintah daerah,” ungkapnya.
Diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah menegaskan bahwa terkait polemik penyaluran THR kepada PNS yang awalnya mendapat penolakan dari pemerintah daerah sudah selesai ditangani. Sebab, seluruh daerah sudah setuju untuk menggunakan APBD.
Lebih dari itu, Sri juga mengklaim kalau kepastian tersebut semakin diperkuat setelah dirinya membangun komunikasi dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Oleh karena itu, Sri langsung melakukan tindakan dengan menghubungi seluruh pemerintah daerah untuk menjelaskan dan membicarakan kisruh yang terjadi.
“Saya tadi sudah berkomunikasi dengan Pak Mendagri dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sudah melakukan inventarisasi kepada seluruh pemerintah baik Provinsi hingga Kabupaten,” kata Sri di Jakarta, Rabu, (6/6).
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti ancaman kejahatan siber yang bisa menjerat…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhielafararez mengecam tindak pemerkosaan yang dilakukan…
MONITOR, Jakarta - Undangan Komisi III DPR kepada Koalisi Masyarakat Sipil guna menerima masukan terkait…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR Arzeti Bilbina mengecam keras tindak kekerasan seksual yang…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan keprihatinan atas kasus kekerasan seksual yang dilakukan…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Rokhmin Dahuri menyoroti kebijakan AS terkait…