SOSIAL

Pakar Hukum : Perpres Nomor 20 Tahun 2018 Justru Perketat TKA

MONITOR, Bandung – Pakar hukum ketenagakerjaan Abdul Aziz mengatakan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing justru akan memperketat terkait derasnya arus tenaga kerja asing yang akan masuk ke Indonesia seiring dengan masuknya investor.

Pernyataan Aziz disampaikan dalam diskusi terbatas di Bandung pada 26 Mei 2018. Acara diskusi ini diselenggarakan oleh Indonesian Muslim Crisis Center (IMCC). Diskusi itu menyoroti untung dan ruginya Perpres tersebut bagi Indonesia. “Yang pasti ada untung dan ruginya,” ujar Aziz.

Untungnya, lanjut Aziz adalah membuka peluang selebar-lebarnya bagi investor masuk karena perizinanya dipersimpel. Jadi melalui Perpres ini tidak berbelit-belit. Itu akan mempermudah investor. Keuntungan lainnya adalah akan mendongkrak perekonomian Indonesia.

Meski demikian, dampak lainnya adalah, kata Aziz akan ada gelombang pekerja asing datang ke Indonesia. “Apakah masyarakat Indonesia sudah siap?” tanya Aziz.

Soal pekerja asing, Indonesia belum seberapa dibanding dengan negara tetangganya yang serumpun. “Masih kalah jauh, ini karena tahun politik saja seakan-akan kita diserang oleh gelombang pekerja asing ke Indonesia,” ungkap Aziz.

Recent Posts

Kemnaker Mulai Siapkan Peta Jalan Tata Kelola PRT

MONITOR, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menyiapkan peta jalan tata kelola Pekerja Rumah Tangga…

2 jam yang lalu

Kemenhaj Perketat Pengawasan Travel Umrah

MONITOR, Jakarta - Lonjakan kasus penipuan dan penggelapan dana perjalanan ibadah kembali menjadi sorotan serius seiring…

3 jam yang lalu

Kemenag Salurkan Rp65,2 Miliar Bantuan untuk Pemulihan Pesantren Terdampak Banjir Aceh

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) telah menyalurkan bantuan senilai Rp65,2 miliar untuk mendukung pemulihan…

12 jam yang lalu

ICFA 2026: Rokhmin Dahuri dorong Transformasi Akuakultur Menuju Ekonomi Biru Berkelanjutan

MONITOR, MIRI, SARAWAK - Masa depan akuakultur global tidak cukup hanya diarahkan pada peningkatan produksi…

15 jam yang lalu

Komisi XI DPR Tagih Komitmen BI Dorong Lapangan Kerja dan Ekonomi Daerah

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan…

15 jam yang lalu

50 Persen Travel Umrah Tak Aktif, Kemenhaj Rombak Aturan dan Digitalisasi Perizinan

MONITOR, Jakarta — Tata kelola penyelenggaraan ibadah umrah di Tanah Air mendesak untuk dibenahi secara menyeluruh…

16 jam yang lalu