Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham Enny Nurbaningsih (dok:kompas)
MONITOR, Jakarta – Panitia Kerja (Panja) tentang terorisme DPR RI hari ini menggelar rapat sinkronisasi terhadap revisi Undang-Undang (RUU). Ini dilakukan dalam rangka menyisir adanya kesalahan redaksional dalam ketentuan sejumlah pasal sebelum disahkan menjadi Undang-Undang.
Hal ini diungkapkan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham Enny Nurbaningsih di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (24/5).
“Jadi yang pertama adalah sinkronisasi ini dalam rangka kita untuk menyisiri ketentuan-ketentuan pasalnya, apakah ada yang typo yang kemudian tidak sinkron dari pasal satu dengan pasal yang lain,” kata Enny.
“Atau dengan kemudian perundang-undangan lainnya yang tersisa. Termasuk redaksionilnya juga,” tambah dia.
Tak hanya itu, Enny juga mengatakan pemerintah juga akan kembali melihat Ikhwal pemidanaan. Sebab, sambung dia, terkait dengan frasa tersebut, harus sinkron dengan pembahasan RKUHP.
“Jadi kami akan terus sinkronkan antara bagaimana pemidanaan di sini (RUU terorisme) dengan unsur pidana yang ada di KUHP,” papar dia.
“Sehingga, nanti kalau nanti dua-duanya diterbitkan, tidak terjadi kemudian Miss diantara kedua UU tersebut, dan itu yang akan kami segera lakukan,” pungkas Enny.
MONITOR, Jakarta - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) sepertinya serius menjawab tantangan Penjabat (Pj) Sekda…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat penyelesaian Jalan Tol Kuala Tanjung -…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina, meminta pemerintah mengintensifkan pelaksanaan program Peluncuran…
MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta kampus Peguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)…
MONITOR, Jakarta - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita meminta komitmen kepada tiga produsen otomotif besar…
MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan kesiapan Kementerian Agama untuk terlibat aktif dalam…