DPR Singgung Faktor Penghambat RUU Terorisme

MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua Pansus RUU Anti Terorisme, Supiadin Aries mengatakan pembahasan revisi UU 15/2003 atau RUU Terorisme terkendala pada perbedaan pandangan terkait motif politik motif ideologi dan ancaman negara dalam mendefinisikan RUU terorisme antara pihak pemerintah dan DPR RI.

Menurutnya, ada perbedaan mendasar antara definisi terorisme dengan definisi kriminal biasa. Ia mencontohkan, apabila seseorang menusuk polisi belum tentu itu dikatakan teroris bila tidak ada motif ideologi dan adanya motif politik tertentu.

“Ada orang yang ditangkap sebagai terduga teroris, tapi ketika dia diperiksa dia tidak punya motif ideologi, saya tidak punya motif politik dan saya tidak punya tujuan apa-apa, saya benci saja sama polisi ya tusuk. Nah apakah dia teroris belum tentu kan,” katanya di Kompleks Parlemen, Ruang Panja, Senayan Jakarta Pusat, Rabu (23/5).

Dia mengungkapkan, setelah melakukan wawancara dengan mantan pelaku terorisme yang juga mantan aparat kepolisian yakni Sofyan Tsauri dan Yudi Fahri, ia mengaku melakukan penyerangan kepada orang dan kelompok karena berbeda ideologi dengan mereka.

“Kami menyerang orang itu karena ideologinya berbeda, maka kami bilang dia thogut, dia kafir, kalau dia thogut dia kafir harus kami serang. Berarti kamu bukan kriminal, bukan pak kalau kami kriminal kami membunuh orang, kami rampas barang-barangnya,” ujarnya

Dengan begitu, Politisi NasDem ini juga menyimpulkan bahwa persoalan terorisme syarat dengan muatan ideologi tertentu, sehingga tindakan dalam menyebarluaskan ketakutan pada masyarakat luas dan motif politik yakni dengan ingin menggantikan ideologi dalam sebuah negara.

“Terorisme itu menyebarkan ketakutan yang meluas dan masif. Dan dia mengancam keamanan negara. Terorisme, secara teor dia adalah bagian dari gerakan subversif, apa itu gerakan subversif yang ujung-ujungnya ingin menguasai negara dan mengganti ideologi negara,” tandasnya.