Saleh Daulay Cium Kejanggalan dalam List Muballigh Kemenag

MONITOR, Jakarta – Wasekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay menilai ada keganjilan pada rekomendasi 200 nama penceramah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama (Kemenag). Menurutnya, tiga indikator penentu yang ditetapkan Kemenag pun masih perlu dipertanyakan.

Kementerian agama tidak semestinya mengeluarkan rekomendasi 200 nama penceramah yang dinilai layak untuk berceramah di Indonesia. Ada banyak keganjilan dalam rekomendasi tersebut. Selain jumlah yang sangat sedikit dibanding jumlah penduduk muslim Indonesia, tiga indikator penentunya pun masih potensial dipertanyakan,” kata Saleh kepada MONITOR, Sabtu (19/5).

Lebih lanjut, Saleh menuturkan bahwa rekomendasi tersebut hanya sekedar menarik perhatian di tengah dinamika sosial Indonesia. Ia pun menyebut bahwa target dan sasaran dari rekomendasi itu tidak jelas.

“Selain itu, rekomendasi terhadap 200 nama mubalig itu dinilai hanya sekedar menarik perhatian di tengah dinamika sosial kebangsaan yang ada saat ini. Sementara target dan sasaran dari dikeluarkannya rekomendasi itu tidak jelas,” ujarnya.

Saleh juga menyoroti indikator yang digunakan Kemenag dalam menentukan 200 penceramah tersebut. Ia mempertanyakan proses seleksi dari para penceramah tersebut dan berharap tidak ada kecurangan dalam seleksinya.

“Indikator pertama adalah memiliki kompetensi tinggi kepada ajaran agama Islam. Yang menguji ini siapa? Apakah ada seleksinya? Jangan sampai ada yang mengatakan bahwa ada ulama yang ilmunya jauh lebih tinggi dari pak Lukman Hakim Saifuddin, Menag kita, tetapi namanya tidak masuk dalam daftar itu,” sebut Saleh.

Tak hanya itu, Saleh memastikan bahwa rekomendasi tersebut tidak akan berjalan dengan efektif. Pasalnya, Kemenag menyatakan jumlah oenceramsh masih bisa bertambah dan masyarakat tetap diperbolehkan memilih penceramah yang diminatinya.

“Rekomendasi ini pun dipastikan tidak efektif. Apalagi, Kemenag mengatakan bahwa jumlahnya masih bisa bertambah dan masyarakat masih tetap boleh memilih penceramah yang diminati di luar yang ada di dalam daftar. Lalu kalau demikian, rekomendasi itu untuk apa? Sekali lagi, tidak jelas,” tuturnya.

“Malah pada titik tertentu bisa mendegradasi peran dai-dai yang banyak bertugas di pelosok tanah air. Padahal, mereka bertugas dengan ikhlas walau tidak masuk dalam daftar rekomendasi itu,” tutup Saleh.

Kementerian Agama merilis 200 daftar nama mubalig yang direkomendasikan. Hal itu berangkat dari seringnya Kemenag mendapatkan pertanyaan mengenai rekomendasi penceramah atau mubalig.

“Selama ini, Kementerian Agama sering dimintai rekomendasi muballigh oleh masyarakat. Belakangan, permintaan itu semakin meningkat, sehingga kami merasa perlu untuk merilis daftar nama mubalig,” terang Menag Lukman Hakim Saifuddin di Jakarta, Jumat (18/5).

Tidak sembarang mubalig yang masuk dalam rekomendasi tersebut. Hanya mubalig yang memenuhi tiga kriteria, yaitu mempunyai kompetensi keilmuan agama yang mumpuni, reputasi yang baik, dan berkomitmen kebangsaan yang tinggi.

Recent Posts

Kemenag Seleksi Calon Anggota Majelis Masyayikh 2026–2031, Perkuat Mutu Pendidikan Pesantren

MONITOR, Jakarta – Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Pesantren melanjutkan proses seleksi Bakal Calon Anggota…

7 jam yang lalu

Kementan Tegaskan Pelaku Perunggasan Komitmen Lakukan Perbaikan Harga Ayam Broiler

MONITOR, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat upaya menjaga keseimbangan sektor perunggasan nasional di…

15 jam yang lalu

HKTI Lumajang Kawal Ketat LP2B, Tegaskan Tak Boleh Ada Alih Fungsi Lahan Produktif

MONITOR, Lumajang – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Lumajang menegaskan komitmennya mengawal implementasi kebijakan…

16 jam yang lalu

3 Negara Diguncang Gempa Hebat, Puan Sampaikan Simpati dan Tekankan Perlindungan WNI

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan rasa simpati atas musibah bencana gempa…

24 jam yang lalu

Menhaj Buka IEE 2026, Tegaskan Transformasi Haji dan Umrah Harus Berpihak kepada Jemaah

MONITOR, Jakarta - Menteri Haji dan Umrah Moch. Irfan Yusuf menegaskan transformasi penyelenggaraan haji dan umrah…

1 hari yang lalu

Waka Komisi VII DPR: Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Dapat Buka Lapangan Kerja

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyoroti polemik antara Kementerian…

1 hari yang lalu