POLITIK

Gerindra Tak Terima Disebut sebagai Partai Pendukung Aksi Terorisme

MONITOR, Jakarta – Partai Gerindra, PKS dan PAN ramai dituding di media sosial sebagai Partai Politik yang mendukung aksi teroris yang belakangan ini marak terjadi di Indonesia. Salah satunya menghambat pengesahan revisi undang-undang terorisme (RUU Terorisme).

Tak terima dengan tudingan tersebut, petinggi Partai Gerindra, Hasyim Djojohadikusumo angkat bicara. Adik kandung Prabowo Subianto itu menegaskan bahwa Partai Gerindra sebagai Partai Politik yang terdepan mendukung aksi terorisme di Indonesia.

“Fitnah bahwa Partai Gerindra membela teroris dan mengundur-ngundur penghambatan RUU Terorisme, ini diduga dari lawan politik kami, fitnah murahan,” kata Hasyim dalam konfrensi pers di Ruang Fraksi Partai Gerindra, Jumat (18/5).

Dikatakan Hasyim, atas aksi fitnah itu Partai Gerindra telah secara resmi melaporkan 12 akun media sosial ke pihak kepolisian atas penyebaran informasi hoax dan fitnah tersebut.

“Sudah dilaporkan 12 orang yang melakukan fitnah bohong terhadap partai kami,” ujarnya.

Lebih dari itu, Hasyim juga mengatakan bahwa pembahasan RUU Terorisme sebelumnya sudah disampaikan oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto yang mendapat dukungan penuh dari kader partai untuk memperjuangkan RUU Terorisme tersebut.

Selain itu, ia juga merasa keberatan apabila partainya tempat ia bernaung itu dicap sebagai parpol yang mendukung aksi teroris, hal itu jelas tidak benar. Hasyim yang mengaku sebagai umat kristiani pun ia jelas mengutuk keras tindakan aksi teror tersebut.

“Saya Ikut terlibat dalam pembahasan RUU Terorisme, saya ketemu Pak Prabowo yang mendukung RUU Anti Terorisme. Saya Kristen menyampaikan bahwa keberatan dengan RUU Terorisme, bahwa ada pasal yang merugikan,” jelas Hasyim.

Dia menambahkan, bahwa dalam perubahan RUU Terorisme disinyalir ada keinginan sepihak dari Pemerintah dalam penanganan tindak terorisme.

“Dalam pasal, pemerintah dengan sepihak akan menahan seseorang yang curiga teroris selama 510 hari. Ini melanggar Hak Asasi Manusia,” tandasnya.

Recent Posts

Kaskoopsud II Hadiri Panen Raya Padi Serentak di Bone

MONITOR, Makassar - Kepala Staf Komando Operasi Udara II Marsma TNI Indan Gilang Buldansyah, S.Sos.,…

1 jam yang lalu

Wapres Gibran Tinjau Pengaturan Lalu Lintas Arus Balik Idulfitri 2025 di JMTC

MONITOR, Bekasi - Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka bersama Wakil Menteri Badan Usaha…

5 jam yang lalu

Jasa Marga Catat 1,4 Juta Kendaraan Kembali ke Jabotabek pada H1 s.d H+5 Libur Idulfitri 2025, 63,4 Persen Kembali ke Jabotabek

MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk. mencatat sebanyak 1.454.010 kendaraan kembali ke wilayah…

6 jam yang lalu

Hadiri Panen Raya Bersama Prabowo, Prof Rokhmin: Kita Harus Pastikan Petani Sejahtera

MONITOR, Majalengka - Kementerian Pertanian bersama Kabinet Merah Putih menggelar Panen Raya Padi Serentak di…

9 jam yang lalu

DPR Inisiasi Resolusi Darurat Terkait Myanmar di Sidang Forum Parlemen Dunia

MONITOR, Jakarta - Delegasi DPR RI menyampaikan kecaman terhadap kekerasan yang dilakukan junta militer Myanmar…

10 jam yang lalu

Tinjau Posko Mudik di Banten, Menteri Dody Pastikan Kesiapan Fasilitas untuk Layani Pemudik

MONITOR, Banten - Melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau Posko…

14 jam yang lalu