POLITIK

Gerindra Tak Terima Disebut sebagai Partai Pendukung Aksi Terorisme

MONITOR, Jakarta – Partai Gerindra, PKS dan PAN ramai dituding di media sosial sebagai Partai Politik yang mendukung aksi teroris yang belakangan ini marak terjadi di Indonesia. Salah satunya menghambat pengesahan revisi undang-undang terorisme (RUU Terorisme).

Tak terima dengan tudingan tersebut, petinggi Partai Gerindra, Hasyim Djojohadikusumo angkat bicara. Adik kandung Prabowo Subianto itu menegaskan bahwa Partai Gerindra sebagai Partai Politik yang terdepan mendukung aksi terorisme di Indonesia.

“Fitnah bahwa Partai Gerindra membela teroris dan mengundur-ngundur penghambatan RUU Terorisme, ini diduga dari lawan politik kami, fitnah murahan,” kata Hasyim dalam konfrensi pers di Ruang Fraksi Partai Gerindra, Jumat (18/5).

Dikatakan Hasyim, atas aksi fitnah itu Partai Gerindra telah secara resmi melaporkan 12 akun media sosial ke pihak kepolisian atas penyebaran informasi hoax dan fitnah tersebut.

“Sudah dilaporkan 12 orang yang melakukan fitnah bohong terhadap partai kami,” ujarnya.

Lebih dari itu, Hasyim juga mengatakan bahwa pembahasan RUU Terorisme sebelumnya sudah disampaikan oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto yang mendapat dukungan penuh dari kader partai untuk memperjuangkan RUU Terorisme tersebut.

Selain itu, ia juga merasa keberatan apabila partainya tempat ia bernaung itu dicap sebagai parpol yang mendukung aksi teroris, hal itu jelas tidak benar. Hasyim yang mengaku sebagai umat kristiani pun ia jelas mengutuk keras tindakan aksi teror tersebut.

“Saya Ikut terlibat dalam pembahasan RUU Terorisme, saya ketemu Pak Prabowo yang mendukung RUU Anti Terorisme. Saya Kristen menyampaikan bahwa keberatan dengan RUU Terorisme, bahwa ada pasal yang merugikan,” jelas Hasyim.

Dia menambahkan, bahwa dalam perubahan RUU Terorisme disinyalir ada keinginan sepihak dari Pemerintah dalam penanganan tindak terorisme.

“Dalam pasal, pemerintah dengan sepihak akan menahan seseorang yang curiga teroris selama 510 hari. Ini melanggar Hak Asasi Manusia,” tandasnya.

Recent Posts

MUI Apresiasi Pemberian Abolisi dan Amnesti Thomas Lembong dan Hasto

MONITOR, Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menghormati putusan Presiden tentang pemberian abolisi untuk Thomas…

7 menit yang lalu

Gelar BGN 2025, Menperin: Harus Agresif Tunjukkan dan Bangga Pakai Batik

MONITOR, Jakarta - Industri fesyen merupakan salah satu subsektor unggulan dalam industri kreatif nasional yang…

4 jam yang lalu

Aksi Bela Palestina, DPR Tegaskan Pentingnya Solidaritas Seluruh Elemen Bangsa

MONITOR, Jakarta - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menyampaikan…

9 jam yang lalu

Inisiatif Kemenperin Ajak Publik Dukung Transformasi Industri Hijau

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian melalui Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) kembali menegaskan…

12 jam yang lalu

Kementerian PU Kebut Selesainya Kawasan Permukiman Tanjung Banun

MONITOR, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mendorong pengembangan kawasan permukiman yang layak huni…

15 jam yang lalu

Ketua Komisi DPR: Pengibaran Bendera One Piece Tidak Berarti Melecehkan Simbol Negara

MONITOR, Jakarta - Ketua Komisi XIII DPR RI Wily Aditya menanggapi fenomena maraknya pengibaran bendera…

15 jam yang lalu