POLITIK

Gerindra Tak Terima Disebut sebagai Partai Pendukung Aksi Terorisme

MONITOR, Jakarta – Partai Gerindra, PKS dan PAN ramai dituding di media sosial sebagai Partai Politik yang mendukung aksi teroris yang belakangan ini marak terjadi di Indonesia. Salah satunya menghambat pengesahan revisi undang-undang terorisme (RUU Terorisme).

Tak terima dengan tudingan tersebut, petinggi Partai Gerindra, Hasyim Djojohadikusumo angkat bicara. Adik kandung Prabowo Subianto itu menegaskan bahwa Partai Gerindra sebagai Partai Politik yang terdepan mendukung aksi terorisme di Indonesia.

“Fitnah bahwa Partai Gerindra membela teroris dan mengundur-ngundur penghambatan RUU Terorisme, ini diduga dari lawan politik kami, fitnah murahan,” kata Hasyim dalam konfrensi pers di Ruang Fraksi Partai Gerindra, Jumat (18/5).

Dikatakan Hasyim, atas aksi fitnah itu Partai Gerindra telah secara resmi melaporkan 12 akun media sosial ke pihak kepolisian atas penyebaran informasi hoax dan fitnah tersebut.

“Sudah dilaporkan 12 orang yang melakukan fitnah bohong terhadap partai kami,” ujarnya.

Lebih dari itu, Hasyim juga mengatakan bahwa pembahasan RUU Terorisme sebelumnya sudah disampaikan oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto yang mendapat dukungan penuh dari kader partai untuk memperjuangkan RUU Terorisme tersebut.

Selain itu, ia juga merasa keberatan apabila partainya tempat ia bernaung itu dicap sebagai parpol yang mendukung aksi teroris, hal itu jelas tidak benar. Hasyim yang mengaku sebagai umat kristiani pun ia jelas mengutuk keras tindakan aksi teror tersebut.

“Saya Ikut terlibat dalam pembahasan RUU Terorisme, saya ketemu Pak Prabowo yang mendukung RUU Anti Terorisme. Saya Kristen menyampaikan bahwa keberatan dengan RUU Terorisme, bahwa ada pasal yang merugikan,” jelas Hasyim.

Dia menambahkan, bahwa dalam perubahan RUU Terorisme disinyalir ada keinginan sepihak dari Pemerintah dalam penanganan tindak terorisme.

“Dalam pasal, pemerintah dengan sepihak akan menahan seseorang yang curiga teroris selama 510 hari. Ini melanggar Hak Asasi Manusia,” tandasnya.

Recent Posts

Pemerintah Sita 4 Juta Hektar Lahan dan Tutup 1.000 Tambang Ilegal

MONITOR, Jakarta - Pendekatan ekoteologi yang dikembangkan Kementerian Agama sejalan dengan langkah tegas Presiden dalam…

1 jam yang lalu

WEF Davos 2026 Jadi Momentum Penguatan Industri Nasional

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian menegaskan komitmennya dalam memastikan investasi yang masuk ke Indonesia tidak…

3 jam yang lalu

Efisienkan Kegiatan, Menag Usulkan STQ Digabung ke MTQ

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengusulkan agar Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) dihapus…

4 jam yang lalu

Tim SAR Gabungan Berhasil Temukan Seluruh Korban Pesawat ATR 42-500

MONITOR, Jakarta - Operasi pencarian korban jatuhnya pesawat ATR 42-500 di kawasan Gunung Bulusaraung, Kabupaten…

13 jam yang lalu

Lindungi Peternak-Konsumen, Mentan Amran Tegaskan Pengawasan Ketat DOC hingga Daging Sapi

MONITOR, Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang juga menjabat sebagai Kepala Badan…

15 jam yang lalu

Klinik UMKM Bangkit Diluncurkan di Sumbar Bantu Percepat Pemulihan Pascabencana

MONITOR, Sumatera Barat - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) meresmikan Klinik UMKM Bangkit…

15 jam yang lalu