BISNIS

Pemerintah Diminta Segera Keluarkan Paket Kebijakan terkait Industri Halal

MONITOR, Jakarta – Perkembangan ekonomi gobal menunjukkan ekonomi  syariah telah menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang akan menjadi perhatian berbagai negara di dunia, baik negara dengan mayoritas penduduknya muslim maupun non muslim.

Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Irfan Syauqi Beik menilai, Pemerintah perlu cepat membuat paket kebijakan ekonomi khusus yang terkait dengan industri halal, paling tidak fokus terlebih dulu pada industri makanan dan pariwisata halal, sebab Indonesia punya potensi dan pangsa besar di dua industri tersebut.

“kita harus dorong industri halal ini agar menjadi pemain utama” ungkap nya saat dihubungi Monitor. (15/5)

Menurutnya, industri halal saat ini justru alalmi pertumbuhan luar biasa secara internasional dan berpotensi menggerakan pertumbuhan ekonomi dunia. Tercatat, dalam Global Islami Ekonomi Report  terungkap gross industri halal Indonesia tumbuh rata rata 8 -15% dimana yang industri lebih tinggi pertumbuhan nya makanan halal  12-15% pertahun.

“Ada beberapa industri yang lebih tinggi seperti makanan halal  12-15% pertahun, jadi ini satu market yang luar biasa besar sehingga perlu kita seriusi.” tutur nya.

Lanjut  Irfan, tahun lalu industri makanan halal capai volume 1,1 atau 1,2 triliun USD pertahun dengan gross 12% . Perolehan itu menurut Irfan dapat menambah 120 atau 130 miliarang dolar pertumbuhannya.

“Volume nya segitu kenaikannya, ini kan peluang untuk Indonesia memanfaat kan pertubuhan atau gross.” papar nya.

Senada dengan itu, dikutip dari situs BI, untuk pengembangan tersebut, BI menyusun blueprint pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang berlandaskan pada tiga fokus strategi utama, yaitu: (1) Pilar pemberdayaan ekonomi syariah; (2) Pilar pendalaman pasar keuangan syariah; dan (3) Pilar riset, asesmen, dan edukasi ekonomi dan keuangan syariah.

Pengembangan ekonomi pesantren, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) syariah, maupun industri halal sebagai suatu ekosistem yang utuh dalam local halal value chain (rantai nilai halal daerah) memanfaatkan kearifan lokal masing-masing daerah untuk mengoptimalkan potensi ekonomi syariah regional.

Adapun secara internasional, volume industri ini mencapai 4,15 triliun dolar AS dan diperkirakan bisa tumbuh menjadi 6,78 triliun dolar AS pada 2022. Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo mengungkapkan, besarnya potensi pasar itu juga sekaligus bisa menjadi ancaman bila tidak bisa dipenuhi secara domestik yang berimplikasi pada besarnya impor sehingga menekan neraca pembayaran ekonomi Indonesia.

”Potensi ini bisa jadi ancaman sebenarnya, untuk itu pemerintah harus benarbenar bersiap dan Bank Indonesia bekerja sama dengan MUI pun melakukan berbagai upaya untuk mendukung ekonomi dan keuangan syariah,” papar Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo.

Sebagai informasi,  Posisi Indonesia sebagai negara konsumen dalam industri halal yang terkonfirmasi BI menduduki peringkat 4 sebagai importir terbesar produk halal di dunia, setelah Arab Saudi, Malaysia, dan Uni Emirat Arab. Fakta yang menarik adalah dari sisi negara eksportir produk  halal  dunia, ternyata dikuasai negara non muslim, yaitu Brasil, India, Argentina, Rusia, dan Perancis.

Recent Posts

Kemen PPPA Kecam Dugaan Pelecehan Seksual di FH UI, Libatkan 16 Mahasiswa

MONITOR, Jakarta — Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengecam keras dugaan kasus pelecehan…

4 jam yang lalu

Produksi Gula BUMN Naik 58%, HKTI Lumajang: Jangan Rayakan Angka di Atas Derita Petani!

MONITOR, Lumajang - Klaim lonjakan produksi gula BUMN hingga 58% pasca-merger ID Food dan PTPN…

4 jam yang lalu

RI-Tiongkok Bangun Platform Integrasi Tingkatkan Kualitas SDM Industri

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mempercepat langkah transformasi sektor manufaktur nasional menuju era industri…

5 jam yang lalu

Darurat Kekerasan di Pendidikan, JPPI: 233 Kasus dalam 3 Bulan Didominasi Kekerasan Seksual

MONITOR, Jakarta — Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyatakan kondisi darurat kekerasan di dunia pendidikan menyusul…

8 jam yang lalu

Heboh Isu Pesawat Militer AS Bebas Melintas di RI, Ini Respons Komisi I DPR

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR, Sukamta menyoroti isu tentang perjanjian akses bagi…

9 jam yang lalu

Kolaborasi Pemkot Tangsel dan Baznas Dorong Kesejahteraan Warga, Transparansi Pengelolaan Dana Jadi Prioritas

MONITOR, Ciputat – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) terus…

14 jam yang lalu