Rupiah Anjlok, Ini Saran Komisi XI DPR ke Pemerintah

Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan, Jakarta. (Sumber: Republika.com)

MONITOR, Jakarta- Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menyarankan agar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) dan Bank Indonesia segera melakukan langkah preventif terkait dengan anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS).

Menurut dia, pada skala jangka pendek, misalnya. Ia menyarankan agar pemerintah bisa menaikkan suku bunga acuan oleh BI untuk memulihkan kepercayaan investor, dan itu dilakukan untuk menahan capital outflow dana asing.

“Sebab, terjadinya capital outflow akan membuat nilai tukar rupiah akan terus tertekan. Aliran modal asing yang keluar semakin tinggi. Saat ini saja, sudah mencapai Rp 8,6 triliun (year to date/ytd) sejak awal 2018,” kata Heri Gunawan dalam keterangan tertulisnya yang diterima MONITOR, Jumat (11/5).

Selain itu, sambung dia, pemerintah juga harus tetap menjaga daya beli masyarakat dengan menciptakan stabilitas harga, baik untuk Bahan Bakar Minyak (BBM), listrik maupun harga pangan. Terlebih, ia mengingatkan, menjelang bulan Ramadhan nanti.

“Di samping itu juga, bagi para pengusaha, terutama yang memiliki utang luar negeri, diharapkan untuk melakukan hedging atau lindung nilai dan bagi perusahaan yang bersiap membagikan dividen perlu mempersiapkan pasokan dolar untuk memitigasi kedepannya kurs dolar yang semakin mahal,” papar politikus Gerindra itu.

Sementara itu, pada skala menengah, pemerintah perlu mengambil kebijakan pengetatan terhadap devisa hasil ekspor yang wajib disimpan di bank dalam negeri minimum 6 bulan sehingga bisa mendorong pembelian rupiah.

Sebab, untuk diketahui, akhir Februari 2018 cadangan devisa (Cadev) tergerus cukup dalam sebesar USD3,92 miliar hanya dalam waktu 1 bulan. Tergerusnya Cadev disebabkan oleh stabilitasi nilai tukar rupiah.

“Pada skala jangka panjang, pemerintah musti mengobati masalah fundamentalnya dengan memperkuat kinerja ekonomi domestik. Pada konteks itu, pemerintah musti mengobati masalah mendasar, yaitu ancaman triple deficit,” ucapnya.

“Sebab itu pula, pemerintah perlu memperkuat fundamental perekonomian dan cadangan devisa melalui peningkatan ekspor non-migas dan devisa pariwisata,” pungkas dia.