EKONOMI

Rupiah Anjlok, Ini Saran Komisi XI DPR ke Pemerintah

MONITOR, Jakarta- Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menyarankan agar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) dan Bank Indonesia segera melakukan langkah preventif terkait dengan anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS).

Menurut dia, pada skala jangka pendek, misalnya. Ia menyarankan agar pemerintah bisa menaikkan suku bunga acuan oleh BI untuk memulihkan kepercayaan investor, dan itu dilakukan untuk menahan capital outflow dana asing.

“Sebab, terjadinya capital outflow akan membuat nilai tukar rupiah akan terus tertekan. Aliran modal asing yang keluar semakin tinggi. Saat ini saja, sudah mencapai Rp 8,6 triliun (year to date/ytd) sejak awal 2018,” kata Heri Gunawan dalam keterangan tertulisnya yang diterima MONITOR, Jumat (11/5).

Selain itu, sambung dia, pemerintah juga harus tetap menjaga daya beli masyarakat dengan menciptakan stabilitas harga, baik untuk Bahan Bakar Minyak (BBM), listrik maupun harga pangan. Terlebih, ia mengingatkan, menjelang bulan Ramadhan nanti.

“Di samping itu juga, bagi para pengusaha, terutama yang memiliki utang luar negeri, diharapkan untuk melakukan hedging atau lindung nilai dan bagi perusahaan yang bersiap membagikan dividen perlu mempersiapkan pasokan dolar untuk memitigasi kedepannya kurs dolar yang semakin mahal,” papar politikus Gerindra itu.

Sementara itu, pada skala menengah, pemerintah perlu mengambil kebijakan pengetatan terhadap devisa hasil ekspor yang wajib disimpan di bank dalam negeri minimum 6 bulan sehingga bisa mendorong pembelian rupiah.

Sebab, untuk diketahui, akhir Februari 2018 cadangan devisa (Cadev) tergerus cukup dalam sebesar USD3,92 miliar hanya dalam waktu 1 bulan. Tergerusnya Cadev disebabkan oleh stabilitasi nilai tukar rupiah.

“Pada skala jangka panjang, pemerintah musti mengobati masalah fundamentalnya dengan memperkuat kinerja ekonomi domestik. Pada konteks itu, pemerintah musti mengobati masalah mendasar, yaitu ancaman triple deficit,” ucapnya.

“Sebab itu pula, pemerintah perlu memperkuat fundamental perekonomian dan cadangan devisa melalui peningkatan ekspor non-migas dan devisa pariwisata,” pungkas dia.

Recent Posts

Tutup Masa Sidang DPR, Puan Tegaskan RAPBN Harus Efisien dan Orientasi Hasil

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menutup Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024–2025…

26 menit yang lalu

Top Up Saldo e-Toll di Gerbang Tol Ruas Cipularang dan Padaleunyi Ditiadakan Mulai 4 Agustus 2025

MONITOR, Bandung - Dalam rangka meningkatkan kelancaran dan kenyamanan perjalanan, Jasamarga Metropolitan Tollroad (JMT) sebagai…

2 jam yang lalu

Semarak HUT ke-80 RI, Kemenperin Gelar Porya Festival 2025

MONITOR, Jakarta - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia, Kementerian Perindustrian…

3 jam yang lalu

Wamen UMKM Sebut Wirausaha Muda Bali Punya Modal Kuat untuk Jadi Besar

MONITOR, Bali - Wakil Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Helvi Moraza menyebut wirausaha…

3 jam yang lalu

DPRD Setujui Rancangan Perjanjian Kerja Sama Penanganan Sampah Pemkot Tangsel dengan Pemkab Pandeglang

MONITOR, Tangsel - Kerja sama penanganan sampah antara Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dengan Pemerintah…

4 jam yang lalu

Heboh Bos Judi Online Diduga Disambut Bak Pejabat Negara di Kualanamu

MONITOR, Medan - Jagat maya kembali dihebohkan! Sebuah video viral memperlihatkan aksi "ajaib" yang diduga…

5 jam yang lalu