DPR RI Dukung Aksi Bela Palestina di Monas

MONITOR, Jakarta- Situasi Palestina kembali memanas, hal itu berawal dari pernyataan sepihak dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump pada 6 Desember 2017 lalu, mengumumkan perpindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat ke Yerusalem dan mengakuinya sebagai ibu kota Israel.

Rencana pemerintah Amerika Serikat tersebut menuai reaksi dan kecaman dari sejumlah negara termasuk Indonesia. Pasalnya, Yerusalem adalah kota suci bagi tiga agama besar yaitu Kristiani, Islam, dan Yahudi.

Selain itu, di kota tersebut juga terdapat situs-situs suci bagi ketiga agama tersebut, antara lain Tembok Ratapan (Yahudi), Gereja Makam Kudus (Kristen), dan Masjid Al-Aqsa (Islam).

Terkait hal tersebut ribuan masyarakat yang tergabung dalam aksi damai solidaritas Indonesia untuk Palestina rencananya akan menggelar aksi di lapangan Monas, Jakarta Pusat, hari ini, Jumat (11/5).

Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Abdul Kharis Almasyhari mengaku sangat mendukung kegiatan aksi damai untuk Kemerdekaan Palestina itu.

“Saya sangat mendukung kegiatan tersebut terlebih hal ini senafas dengan Pembukaan UUD 1945 Kemerdekaan setiap bangsa adalah perjuangan kita, jadi aksi damai ini adalah protes keras kita kepada AS dan Israel bahwa Indonesia bersama Palestina, aksi ini saya kira akan diikuti jutaan massa damai yang cinta Palestina dan anti penjajahan,” kata Kharis dalam keterangan yang disampaikan kepada MONITOR.

Dengan adanya aksi yang dilakukan masyarakat Indonesia itu, menurutnya sangat efektif dalam menyampaikan aspirasi untuk membela Palestina dari penindasan kaum asing. Bahkan, ia pun optimis akan hal itu.

“Kegiatan ini murni menyuarakan solidaritas untuk Palestina damai dan kita di Indonesia jelas dari berbagai segmen, silahkan berbagai pihak hadir sebagai wujud kebersamaan kita mendukung Palestina dan membebaskan Baitul Maqdis, karena itu silahkan semua hadir dari Presiden, Wapres, semua yang cinta Palestina sampai rakyat biasa juga boleh hadir,” ujarnya.

Selain itu, ia juga merasa optimis kalau aksi yang dilakukan itu tidak akan berdampak negatif bagi negara, terlebih Indonesia yang dikenal sebagai penganut politik bebas aktif. Kata dia, terkait pengaruh dari aksi tersebut tidak berafiliasi terhadap dunia internasional.

“Indonesia itu menganut politik bebas aktif dan jelas kita juga dorong selain aksi damai juga Desember tahun lalu bersama 128 Anggota Majelis Umum PBB kita tolak rencana AS buka dubes di Jerusalem, kita juga dorong OKI dan semua negara yang mendukung kemerdekaan Palestina,” tegas Kharis.

Lebih dari itu, Kharis juga merasa yakin dalam kegiatan tersebut pihak aparat hukum terkait juga telah mempersiapkan hal-hal yang diperlukan agar kegiatan tersebut dapat berjalan lancar tertib dan tidak mengganggu ketertiban serta kelancaran masyarakat lain.

“Saya yakin panitia, Polri dan TNI sudah siap menghadirkan dan menjaga keamanan aksi damai ini, saya kira semua pihak termasuk peserta hadir dengan semangat damai mendukung Palestina dan menolak kebijakan AS yang akan membuka kedutaannya di Yerusalem, kita menolak segala penjajahan di muka bumi dan semua pihak menghormati resolusi PBB,” tandas Politisi dari PKS ini.

Recent Posts

Capai Indonesia Emas 2045, DPR Dukung Peningkatan Anggaran KKP

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Arif Rahman mendukung adanya peningkatan anggaran untuk Kementerian…

50 detik yang lalu

Bertambah Lagi, DEB Hadir di Indramayu Wujudkan Ketahanan Pangan dan Energi

MONITOR, Indramayu - Pertamina, melalui Subholding Gas dan entitas usahanya PT Pertamina Gas, melanjutkan komitmennya…

1 jam yang lalu

Mentan Jelajahi Tiga Provinsi dalam Satu Hari Demi Swasembada Pangan

MONITOR, Banjarmasin - Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman (Mentan Amran) melakukan kunjungan kerja maraton ke…

1 jam yang lalu

Jasa Marga Paparkan Kesiapan Pelayanan Operasional Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 dalam Kunjungan Wamen PU

MONITOR, Jakarta - Menyambut libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, PT Jasa Marga (Persero)…

2 jam yang lalu

Rapat DPR Bersama KKP, Arif Rahman: Implementasi PIT Belum Optimal

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Arif Rahman, mengkritisi implementasi kebijakan Penangkapan Ikan…

2 jam yang lalu

Pengamat: Peran PGN Sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945

MONITOR, Jakarta - Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansah, mengungkapkan bahwa keberadaan Pertamina Gas Negara (PGN)…

3 jam yang lalu