MONITOR, Jakarta – Kondisi perekonomian Indonesia hari ini kian terpuruk. Apalagi melihat nilai tukar Rupiah terhadap dollar Amerika Serikat semakin lemah menembus angka Rp14.000.
Keadaan ini tak luput dari perhatian wakil rakyat. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengingatkan, pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak berdalih terhadap kondisi indikator makro ekonomi nasional dalam kondisi baik, salah satunya dengan menjadikan kondisi negara-negara lainnya lebih buruk ketimbang Indonesia.
“Ini bukan soal apakah kondisi kita lebih baik atau lebih buruk dibanding negara lain, tapi soal apakah pemerintah telah mengantisipasi terjadinya krisis atau tidak? Jika kondisi negara lain lebih buruk, bukan berarti kita baik-baik saja,” tegas Fadli dalam keterangan yang diterima MONITOR, Rabu (9/5).
Menurut dia, melemahnya nilai tukar sudah dapat diprediksi risiko di depan mata yang akan hadapi. Misalnya, ujar dia, terkait dengan situasi utang, karena sekitar 41 persen utang ada dalam denominasi mata uang asing.
“Artinya, perubahan kurs rupiah atas mata uang bersangkutan akan mempengaruhi posisi utang kita secara keseluruhan,” ujarnya.
Masih dikatakan dia, menurut data Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan per 31 Desember 2017 lalu, dari total utang sebesar Rp3.938,45 triliun, utang dalam denominasi rupiah adalah sebesar 59%, dollar Amerika 29%, Yen Jepang 6%, Euro 4%, SDR IMF 1%, dan lainnya sebesar 1%. Jadi, utang kita yang berdenominasi valuta asing sebear 41%, baik dalam bentuk pinjaman, SBN (Surat Berharga Negara), maupun SBN Syariah.
“Turunnya nilai tukar rupiah jelas akan berpengaruh terhadap beban pembayaran utang, baik bunga utang maupun cicilan jatuh tempo. Ujungnya, APBN kita akan semakin terbebani pembayaran utang,” tutur Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra.
“Saya kira, turunnya nilai tukar rupiah juga telah berimbas pada turunnya tingkat kepercayaan terhadap pemerintah. Terbukti, sudah tiga kali berturut-turut lelang SUN (Surat Utang Negara) tidak pernah mencapai target,” pungkasnya.
