PARLEMEN

Komisi XI DPR Maklumi Pemerintah Tak Ajukan APBN Perubahan 2018

MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir mengatakan, selama penerimaan negara masih balance dengan postur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), maka selama itu tidak perlu dilakukan perubahan.

Hal itu terkait dengan sikap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mengatakan pemerintah tidak akan mengajukan perubahan terhadap APBN 2018.

“Sepanjang penerimaan negara masih balance dengan APBN maka sepanjang itu pula apbn dapat dianggap up to date (tidak perlu diubah),” kata Hafisz saat dihubungi MONITOR, Rabu (9/5).

Lebih lanjut, ketika ditanyakan pandangannya dalam melihat kondisi APBN 2018 dengan realitas ekonomi nasional saat ini?. Ia hanya mengingatkan setidaknya ada tiga hal yang kemudian harus dijaga oleh pemerintah.

“Yang penting pemerintah harus terus mengatur keseimbangan export dan import agar terus positif, dan menjaga daya beli masyarakat jangan sampai turun,”ujar politikus PAN.

“Juga situasi politik harus terus dijaga jangan sampai timbul isue-isue yang kontraproduktif sehungga dapat menggoyang stabilitas politik,” sebut dia.

Oleh karena itu, Hafisz menegaskan jika tiga hal tersebut dapat dijaga oleh pemerintah maka kondisi ekonomi akan dalam kondisi membaik.

“Kondisi ekonomi kita sebetulnya sudah baik, tinggal di maintain saja insyaallah aman. Jika 3 hal tersebut terjaga insyaallah tekanan ekonomi global akan teratasi pula dengan baik,” pungkasnya.

Recent Posts

Pemerintah Dorong Wakaf Produktif sebagai Penggerak Pemberdayaan Ekonomi Umat

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pemberdayaan ekonomi umat melalui pemanfaatan…

34 menit yang lalu

Ketua Komisi XIII DPR Dorong Sanksi Pelaku Kekerasan Seksual di Unsoed dengan UU TPKS

MONITOR, Jakarta - Ketua komisi XIII DPR RI Willy Aditya merasa prihatin atas kasus kekerasan…

5 jam yang lalu

Komisi X DPR: Study Tour Semestinya Diperbolehkan Sepanjang Edukatif

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani menanggapi polemik kebijakan…

6 jam yang lalu

Puan: Penanganan Karhutla Harus Berbasis Keadilan Sosial dan Tata Kelola Berkelanjutan

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI, Puan Maharani menyoroti kebakaran lahan dan hutan (Karhutla) yang…

6 jam yang lalu

KKP Perkuat Sinergi Antar Pusat dan Daerah Bangun Kawasan Sentra Industri Garam Nasional

MONITOR, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat sinergi antara Pusat dan Daerah dalam…

8 jam yang lalu

Insiden Pembubaran Ibadah di Padang, PKUB Kemenag Ajak Umat Kedepankan Dialog dan Komunikasi

MONITOR, Jakarta - Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama Republik Indonesia menyatakan keprihatinan mendalam…

9 jam yang lalu