MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua DPP Partai Gerindra Fadli Zon menilai kedatangan Brimob di kantor DPC Gerindra Jawa Tengah sebagai insiden yang sangat melukai rasa demokrasi di Indonesia.
Hal itu menanggapi kehadiran sejumlah personil Brimob bersenjata lengkap Polda Jateng yang mendatangi kantor DPD Gerindra di Jalan Kanguru Raya, Semarang. Pihak Gerindra mengaku tak mengundang mereka, bahkan menilai hal tersebut over acting.
“Saya juga mendapat laporan dari Ketua DPD Gerindra Jateng Abdul Wahid terkait kejadian itu. Menurut saya, suatu insiden yang sangat melukai demokrasi kita,” kata Fadli saat dikonfirmasi, di Jakarta, Minggu (6/5).
“Saya rasa tidak sah dan tidak legal ada oknum polisi dan brimob yang masuk ke kantor DPC tanpa membawa surat tugas dan membawa senjata laras panjang,” tambahnya.
Tidak hanya itu, wakil ketua DPR RI bidang keamanan ini mendesak agar oknum Brimob dan yang bertanggung jawab harus diperiksa, lantaran telah merusak jalannya demokrasi.
“Menurut saya oknum-oknum dan yang bertanggung jawab harus diperiksa dan menurut saya ini suatu kejadian yang merusak demokrasi kita. Apa urusannya,” papar dia.
Tidak hanya itu , Fadli juga mengungkapkan kedatangan personil Brimob juga mencari kaus bertagar #2019GantiPresiden di Kantor DPC.
“Kalaupun ada di sana, kaus itu adalah bagian dari ekspresi demokrasi dan bagian yang dilindungi UU, apalagi oleh konstitusi kita, kebebasan berekspresi dan berpendapat, tidak ada yang salah dengan kaus bertagar #2019GantiPresiden,” sebut Fadli.
“Jadi apa yang dilakukan jelas merupakan suatu intimidasi dan menurut saya sebuah pelanggaran menurut hukum. Pihak kepolisian harus membuat klarifikasi dan menindak siapapun yang memerintahkan itu,” pungkasnya.
