MONITOR, Palembang – Tim Advokasi bersama koordinator Media Center paslon nomor urut 1 Herman Deru dan Mawardi Yahya (HD-MY) mengeluhkan terkait netralitas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2018.
Ketua Tim Advokasi HD-MY, Dhabi K Gumayra, mengungkapkan adanya indikasi Pemerintah Provinsi Sumsel tidak netral atau cenderung mendukung Paslon nomor urut tertentu.
“Pelaksanaan Pilkada serentak yang berbarengan dengan event akbar Asian Games 2018, terindikasi ditunggangi oleh pihak tertentu memanfaatkan kegiatan sosialisasi Asian Games 2018 melakukan kampanye terselubung yang masif dan tidak lazim dengan target acak mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, pelajar atau pemilih pemula, perangkat desa, karang taruna, forum RT, forum RW, lembaga keagamaan, lembaga sosial, bahkan menghadirkan komunitas LGBT,” ujarnya saat menggelar jumpa pers di Cafe dan Resto Rumah Tamu Palembang, Kamis (26/04/2018).
Menurut Dhabi, yang menjadi permasalahan bukan kegiatan sosialisasinya, namun konten atau isi yang disampaikan dalam sosialisasi Asian Games tersebut.
“Dalam sosialisasi tersebut beberapa kali Gubernur Sumsel yang notabene anggota Panitia Pengarah Penyelenggaraan Asian Games menyampaikan kampanye terselubung dengan mengarahkan peserta yang hadir untuk memilih pasangan calon tertentu,”imbuhnya.
Dhabi mengaku pihaknya telah melaporkan ke Bawaslu Sumsel, namun dengan alasan yang tidak jelas pihak Bawaslu tidak melanjutkan rekomendasi yang disampaikan tim advokasi HD-MY.
“Ini merupakan upaya dari kami dan kita semua untuk mewujudkan Pilkada yang berlangsung secara jujur, adil, netral, dan independen. Tanpa ternodai oleh hal-hal yang bisa menciderai demokrasi,” pungkasnya.
 mengeluhkan terkait netralitas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2018.){kind=link}