HUKUM

Kasus e-KTP Diharap Tak Bernasib Seperti BLBI dan Century

MONITOR, Jakarta – Presidium Persatuan Pergerakan, Andrianto menilai vonis yang diberikan majelis hakim Pengadilan Tipikor dalam kasus Mega korupsi proyek pengadaan e-KTP kepada Setya Novanto (Setnov) sudah tepat.

Majelis hakim memvonis mantan ketua umum DPP Partai Golkar selama 15 tahun penjara dan kewajiban membayar denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan penjara.

“Saya rasa sudah tepat hukuman terhadap Setnov dan sebagai bentuk shock terapi sehingga layak dia mendapatkan hukuman berat,” kata Andrianto saat dihubungi MONITOR, di Jakarta, Rabu (25/4).

Ia juga mengingatkan agar KPK tidak berhenti pada perkara Tipikor ya saja, melainkan juga mengusut tuntas dengan menerapkan pembuktian terbalik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di kasus e KTP.

“Dan kita berharap KPK juga usut perkara lainnya, Soal TPPU patut kita dukung,” ujarnya.

Lebih lanjut, ketika ditanyakan apakah ia mencium adanya aroma pasca vonis kasus ini akan berhenti pada Setnov saja, seperti kasus Century dan BLBI?. Ia meyakini, KPK di bawah kepemimpinan Agus Rahardjo tidak akan meninggalkan utang penanganan perkara korupsi.

“Saya tetep optimis ada good wil KPK, apalagi kasus e-ktp ini suda jadi mega truth yang jadi ukuran kinerja KPK,” sebut dia.

“Publik akan terus monitor kasus e-ktp ini, karenanya KPK harus usut tokoh lain dalam konstruksi korupsi e-ktp ini kan triliunan, tidak mungkin Setnov sendiri, dan di kesaksian Setnov ada nama Puan, Pramono, Mekeng, Jafhar Hafsah dan lainnya,” pungkas Adrianto.

Recent Posts

BEM Nusantara DKI Jakarta Apresiasi Gubernur Tangani Persoalan Banjir

MONITOR, Jakarta - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara DKI Jakarta memberikan apresiasi kepada Gubernur Pramono…

8 jam yang lalu

DPR Desak Polisi Usut Kasus Jual Beli Rekening Judol, Dorong Pelaku Dijerat Hukuman Maksimal

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah mendesak kepolisian untuk mengusut tuntas pihak-pihak…

9 jam yang lalu

24 Calon Dubes Penuhi Syarat, DPR Harap Diplomasi RI Makin Kuat

MONITOR, Jakarta - Komisi I DPR RI telah merampungkan fit and proper test 24 calon…

10 jam yang lalu

DPR Desak Kasus Kematian Brigadir Nurhadi Diusut Transparan, Soroti Gaya Hidup Aparat

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Sarifudin Sudding menegaskan bahwa penanganan kasus kematian…

10 jam yang lalu

571 Ribu Penerima Bansos Terindikasi Judol, Puan: Telusuri Tuntas, Masyarakat Rentan Jangan Jadi Korban

MONITOR, HJakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah segera melakukan penelusuran dan validasi…

10 jam yang lalu

IPW Sebut Penambahan Anggaran untuk Polri Adalah Sebuah Keniscayaan, Ini Alasannya

MONITOR, Jakarta - Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, mengungkapkan bahwa penambahan anggaran…

17 jam yang lalu