Categories: NASIONALPOLITIK

KPU Izinkan Pemakaian Fasilitas Kepresidenan, Kecuali Kampanye

MONITOR, Jakarta – Penggunaan fasilitas pesawat kepresidenan belakangan ini banyak diperbincangkan publik, bahkan ada pula yang  menentang. Hal itu dianggap telah memanfaatkan fasilitas kenegaraan.

Akan tetapi, perkara ini justru dibolehkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Komisioner KPU RI Hasyim Asy'ari menegaskan, tidak ada larangan dalam undang-undang soal pengunaan pesawat kepresidenan oleh petahana saat masa kampanye.

Pasalnya, jabatan seorang kepala negara masih melekat dengan standar pengawalan dan pengamanan yang tinggi.

“Ketika berkampanye itu tidak menggunakan fasilitas jabatannya. Kecuali fasilitas pengamanan dan standar kepresidenan,” kata Hasyim di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/4).

Lebih lanjut, Ia menuturkan bahwa fasilitas pesawat kepresidenan merupakan salah satu standar pengamanan dari seorang kepala negara yang bertugas saat menjadi pemimpin. Namun, ia menegaskan hal itu bisa dibedakan antara tugas agenda kenegaraan dan tugas kampanye.

“Kalau dia masuk fasilitas pengamanan presiden, maka itu jadi diperbolehkan. Tapi kalau tidak termasuk fasilitas pengamanan maka tidak perlu digunakan,” tukasnya.

Selain itu, ia menjelaskan terkait persoalan polemik penggunaan pesawat kepraidenan tidak lah diatur oleh KPU. Hasyim mengklaim kalau pihaknya hanya mengakomodasi agar terselenggaranya pemilu bisa berjalan lancar dan sukses.

“Ini kan yang mengatur bukan KPU ya. Peraturan pemerintah yang atur,” tandasnya.

Hasyim menambahkan, dalam Undang-Undang pemilu telah disebutkan kalau seseorang yang sedang menduduki jabatan sebagai presiden dan wapres atau nyalo sebagai presiden itu wajib cuti di luar tanggung jawaban negara.

“Itu UU yang menyebut demikian. Maksudnya apa? Ketika berkampanye itu tidak menggunakan fasilitas jabatannya. Kecuali fasilitas pengamanan dan standar kepresidenan. Karena apa? Capres lain yang bukan petahana itu juga mendapat fasilitas keamanan setara pengamanan presiden,” pungkasnya.

Recent Posts

Konflik Timur Tengah, DPR: Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk…

38 menit yang lalu

Ikhtiar Pelindungan Jemaah Indonesia, dari Syarat Istithaah sampai Senam Haji

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama tahun ini kembali mengusung tagline Haji Ramah Lansia. Maklum, data…

4 jam yang lalu

Kemenangan Timnas U-23 Harus Jadi Momentum Mengembangkan Infrastruktur Olahraga Tanah Air

MONITOR, Jakarta - Timnas U-23 Indonesia mencatatkan prestasi gemilang dengan menaklukkan Korea Selatan dalam babak…

4 jam yang lalu

LBH GP Ansor Desak Nadiem Makarim Lindungi Mahasiswa Indonesia dari TPPO Berkedok Magang

MONITOR, Jakarta - LBH Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor mendesak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan…

6 jam yang lalu

Sekjen Kemenag: Izin Prodi S3 UIN Pekalongan Segera Terbit

MONITOR, Jakarta - Sekjen Kementerian Agama M Ali Ramdhani berbagi kabar gembira bagi keluarga besar…

7 jam yang lalu

Karantina Lampung Tahan Ratusan Kilogram Daging Celeng

MONITOR, Lampung Selatan – Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Karantina) Lampung menahan ratusan kilogram…

7 jam yang lalu