Categories: EKONOMI

Menkop UKM Akui Kontribusi PDB Koperasi Rendah

MONITOR, Jakarta – Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga mengakui kontribusi PDB koperasi di Indonesia lebih rendah dibandingkan negara lain di ASEAN seperti Malaysia (5%),Thailand (7%) maupun Singapura yang diatas 10%.

"Hal itu antara lain karena penbinaan dan pengembangan koperasi di tanah air selama ini kurang konsisten, karena itulah awal 2014 lalau kita lakukan reformasi total koperasi," ujar  Puspayoga, dalam pembukaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KSPPS Tunas Artha Mandiri  (TAM) Syariah,Tahun Buku 2017  di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Kamis (12/4/2018).

Turut hadir dalam acara itu, Plt. Bupati Nganjuk Abdul Wachid Badrus Ketua Umum TAM Syariah Imam Mukayat Syah, Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring, Sekretaris DSN MUI (Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia) Anwar Abas, Kadinas Koperasi dan UKM Jatim, Jabar dan Jateng, pengurus dan anggota  KSPPS TAM Syariah.

Menurut Puspayoga, inkonsistensi pembinaan ini menyebabkan perkembangan koperasi di Indonesia berjalan relatif lamban, kalaupun jumlahnya  banyak hanya dari segi kuantitas saja.
 
Menkop dan UKM membandingkan dengan Singapura dimana mantan PM Lee Kuan Yew pada 1973 secara konsisten  membina
NTUC Fair Price, hingga menjadi koperasi ritel terkemuka di di Singapura dengan pangsa pasar 60 persen, dan masuk dalam daftar 300  koperasi besar dunia. 

Koperasi ini didirikan atas inisiatif aktivis organisasi buruh National Trade Union Conggress (NTUC) dan pengaruhnya di pemerintahan cukup kuat, dimana anggotanya mencapai 500 ribu orang, dibanding jumlah penduduknya yang hanya 6 juta jiwa. 

Pada era yang sama tahun 1970 an, Indonesia gencar membangun Koperasi Unit Desa (KUD), namun berbeda pendekatannya. Kalau NTUC Fair Price dibangun dengan konsep pelibatan partisipasi masyarakat dan terutama para pekerja untuk aktif mencari solusi kehidupan mereka sendiri secara otonom, KUD dibangun dengan konsep dari atas dan interventif. Diberikan banyak fasilitas modal, gedung, manajemen, pengutamaan bidang bisnis. 

Hasilnya,  kalau NTUC Fair Price tumbuh dan berkembang pesat sebagai entitas bisnis mandiri yang dimiliki masyarakat secara luas, KUD malah rontok satu persatu karena fasilitas yang ada dicabut hingga kehilangan kepercayaan masyarakat.

" Karena itulah, sejak  akhir 2014, kita melakukan reformasi total koperasi, yang kini sudah mulai membuahkan hasil alias pecah telur. Dimana dulu sanpai 2014, PDB koperasi hanya 1,7% kini menjadi 4,1%," jelas Puspayoga.

Dengan berbagai langkah yang konsisten, Menkop dan UKM Puspayoga menargetkan pada 2019, kontribusi PDB koperasi di Indonesia bisa mencapai 5%. Artinya, sudah akan menyamai Malaysia setidaknya.

Puspayoga menegaskan PDB koperasi tidak bisa lagi pada angka yang rendah harus terus dikejar pertumbuhannya. Banyak perubahan dalam regulasi yang dilakukan pemerintah untuk berpihak kepada koperasi.

"Tanpa koperasi berperan baik, tidak akan terjadi pemerataan kesejahteraan. Marilah bersama-sama koperasi betul-betul berperan untuk anggota," imbuh Puspayoga.

Recent Posts

Menag: Rekomendasi BPK Menjadi Baseline Tindaklanjut

MONITOR, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) program dan…

2 jam yang lalu

Telkom Dukung Pemerintah Pulihkan Lahan Kritis dan Pembangunan Berkelanjutan

MONITOR, Jakarta - Data Kementerian Kemaritiman & Investasi tahun 2022 menyebut luas lahan kritis nasional…

3 jam yang lalu

PUPR Lanjutkan Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak

MONITOR, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Badan Usaha Jalan Tol…

5 jam yang lalu

Komisi III Cek Persiapan Keamanan Jelang Berlangsungnya ‘World Water Forum’ ke-10 di Bali

MONITOR, Jakarta - Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI melakukan pengecekan persiapan keamanan jelang…

5 jam yang lalu

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

MONITOR, Jakarta – Industri energi di Indonesia saat ini tengah berhadapan dengan trilema energi, yakni…

7 jam yang lalu

Pemerintah Akselerasi Sertifikasi Halal Produk Makanan dan Minuman di 3.000 Desa Wisata

MONITOR, Jakarta - Pemerintah mengakselerasi sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman di destinasi wisata.…

7 jam yang lalu