Politikus PAN Sayangkan Kritikan Amien Rais soal Tanah Dipolitisir

MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hanafi Rais pernah mengatakan 74 persen tanah di Indonesia dikuasai oleh segelintir orang. Bahkan, ia menyebutkan hal tersebut merupakan data dari laporan Bank Dunia pada tahun 2015.

Ucapan Hanafi tersebut menyangkut kepada pernyataan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais yang mengkritisi program bagi-bagi sertifikat tanah Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Amien memiliki bukti kuat yang tengah disiapkannya itu.

Sementara itu, Country Director Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo A Chaves menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menerbitkan laporan semacam itu.

Selain itu, Hanafi Rais juga mengatakan respon kritikan yang dilakukan Amien Rais terkait program sertifikat tanah milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi terkesan sangat politis serta mengaburkan unsur dari subtansi kritik pada umumnya.

"Soal metodologi dan koleksi data. Bahkan kemudian menjadi sangat politis dan mengaburkan substansi kritik sesungguhnya mengenai, pesan atau semangat untuk menegakkan reforma agraria di pemerintahan Jokowi sekarang ini," kata Hanafi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/3).

Dia menegaskan, ada beberapa pihak memiliki data yang menunjukan data ketimpangan lahan di Indonesia sangat besar. Mulai dari Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Soal ketimpangan lahan ini, memang banyak data memang menyatakan hal sama. Lembaga kita sendiri pemerintah sendiri apakah itu BPN-BPS juga selalu punya sensus yang juga mempublikasi bahwa ada keberatan mengenai ketimpangan lahan itu," ungkapnya.

Lebih dari itu, ia juga mengungkapkan, lembaga yang lain di luar pemerintahan hingga internasional pun juga sama. Kata dia, sebaiknya hal tersebut menjadi catatan pengingat bahwa asal nawacita dijalankan dengan baik. Secara sungguh secara asli maka tentu akan mencapai tujuan yang sebenarnya.

Menurut Hanafi, seharusnya pemerintah menyiapkan jawaban atas permasalahan lahan tanah yang dikritik oleh Amien Rais itu. Bukannya menarik masalah kritikan menjadi penuh nuansa politis dan terlalu berkaitan dengan teknis.

"Kita harus kembali pada semangat bahwa kritik pada pemerintahan Jokowi terkait ketimpangan penguasaan lahan ini memang harus dijawab sungguh-sungguh. Jangan cuma ditarik pada urusan politis atau dipolitisasi atau bahkan menjadi urusan teknis," tandasnya.