MONITOR, Jakarta – Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak Gas Bumi (BPH Migas) Fanshurullah Asa menemui Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Senin (26/2). Pada kesempatan itu, ia membahas pemerataan BBM satu harga dan penempatan Sub Penyalur di seluruh wilayah di Indonesia.
Fashurullah memaparkan, saat ini timnya tengah fokus pada subsidi BBM dan pengadaan atau penugasan titik sub penyalur secara merata. Hal tersebut bertujuan untuk menyediakan dan menjamin ketersediaan stok BBM hingga ke pelosok-pelosok daerah di seluruh Indonesia.
"Ketua DPD akan mendukung kebijakan, bagaimana mewujudkan satu sub penyalur di setiap satu desa khususnya di wilayah 3T (terpencil, terluar, tertinggal). Ini akan mendukung kebijkan pemerintah bagaimana penerapan bbm satu harga bisa diwujudkan. Dimana BBM Satu Harga bisa diwujudkan jika tersedia sub penyalur nya dulu, bukan SPBU ya tapi sub penyalur," ujarnya di ruangan MPR RI.
Ia menjelaskan, kedepan konsep dari sub penyalur ini akan mirip Pertamini. Namun, jika dibandingkan dengan Pertamini, sub penyalur milik BPH Migas ini status nya legal dan dijamin keamanannya dibanding Pertamini.
"Sub Penyalur semacam Pertamini, tapi legal dan ada spetifikasi teknis nya, yang sebaran nya ditata dan di atur di daerah 3T khusus nya wilayah pedalaman dan perbatasan," paparnya.
Diketahui, sejauh ini BPH sudah menerima permohonan izin sub penyalur di 170 lokasi dari 20 kabupaten di Indonesia. Jumlah tersebut masih rendah, karena dari seluruh Indonesia terdapat 22.000 desa yang masuk kategori 3T.
"Sub penyalur yang sudah diresmikan itu kemarin di selayar, kedua, kemarin di tiga lokasi ada di 3 distrik, yang sudah siap di Gorontalo, dan yang mengajukan ke BPH Migas ada 170 lokasi di 20 kabupaten. Kita di daerah ada 22 ribu desa, artinya kalau ada semua luar biasa. Kemudian kalau nasional di luar 3T sekitar 85 ribu desa," tutupnya.
