Prihatin Maraknya OTT Pra Pilkada, MUI Imbau Hindari Politik Uang

MONITOR, Jakarta – Banyaknya kepala daerah yang terciduk Operasi Tangkap tangan (OTT) KPK membuat Majelis Ulama Indonesia (MUI) prihatin. Waketum MUI Zainut Tauhid Saadi menyatakan, sejauh ini jumlah keseluruhan kepala daerah di Indonesia hampir sepertiganya berurusan dengan lembaga anti rasuah (KPK). 

Hal ini, kata dia, menunjukkan betapa rapuhnya moral para pejabat publik Indonesia sehingga cepat tergoda dengan tawaran dan iming-iming kemewahan dunia. Ia menambahkan, yang lebih tragis adalah kebanyakan mereka yang terkena OTT KPK rata-rata merupakan pejabat petahana yang ingin maju kembali bertarung di Pilkada 2018. 

"Artinya uang dari hasil kejahatan korupsinya itu akan digunakan untuk modal kampanye dan membeli suara rakyat agar dapat memenangkan Pilkada kembali," ujar Zainut dalam keterangan tertulis yang diterima MONITOR, Senin (19/2).

Politisi PPP ini menyatakan, praktik politik uang adalah bentuk kejahatan politik yang sangat keji karena dampak dari hal tersebut akan melahirkan pemimpin koruptif, pragmatis dan manipulatif yang hanya berorientasi pada kepentingan pribadi dan kelompoknya dari pada untuk kepentingan bangsa dan negara. 

"Karena selain merugikan keuangan negara juga berdampak pada hancurnya sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara," tegasnya.

Untuk itu, MUI mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia agar dalam pemilukada serentak tahun 2018 memilih pemimpin yang jujur, adil, dan amanah serta menghindari praktik politik uang.