Cyber Crime Polri siapkan Satgas Nusantara Pantau Konten Hoaks di Pilkada

MONITOR, Jakarta – Direktur Cyber Crime Mabes Polri, Brigjen Pol. Fadil Imran mengatakan pihaknya telah meluncurkan satgas nusantara, tugasnya memantau pilkada serta pemilu kedepan ini 2018 serta puncaknya 2019. 

"Mengenai konten tadi seharusnya kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya konten yang paling dibutuhkan," katanya saat ditemui usai mengisi acara Diskusi Publik Melawan Hoax dengan tema Budaya Literasi dan Bermedia Sosial yang sehat. Bertempat di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat. Jum'at (9/2).

Maraknya konten Hoaks menurut Fadil karena media sosial adalah sarana yang murah dan mudah untuk di akses dimanapun. Untuk itu menurutnya perlu ada regulasi terkait akses konten.

Fadil menambahkan saat ini pelaku penyebar konten Hoaks di media sosial tidak hanya pemain dalam (Indonesia) saja tetapi jaringan Internasional. Hal tersebut dikarenakan seluruh akses di Indonesia sekarang di jaringan minimal sudah 3G.

"Jadi lebih mudah mereka bermain menciptakan konten konten negatif serta penyebaran Hoaks tersebut," ujarnya.

Dalam Undang undang PBB sendiri lanjut Fadil sudah dijelaskan pelarangan konten untuk disebar yaitu : konten kejahatan, melakukan fitnah, pencemaran nama baik, dan adu domba menyebabkan menuju kesesatan. 

"Jadi mengenai Konten masyarakat harus di arahkan bahkan diperlukan pembinaan literasi serta regulasi secara jelas," ungkapnya. 

"Kemajuan di dunia online serta konten sekarang sangat luar biasa, berdasarkan statistik Hate speech di Indonesia tahun 2015, Ujaran kebencian serta penyebaran Hoax ini masih sangat minim, namun memasuki tahun 2017, sangat tinggi kenaikan lonjakannya," tambahnya. 

Terakhir, Fadil menyebutkan, sekitar 10,000 serta 20.000 konten ditahun 2015 meningkat tajam pada tahun 2017 meningkat 60.000 kasus. Hate Speech baik itu sara, sentimen politik, suku, agama semuanya merujuk pada proses Pilkada DKI 2017 lalu terutama diputaran kedua Pilkada DKI. 

"Konten ini paling tinggi disebar, pertama facebook, kedua twitter, ketiga, Instagram, yang menjadi korban adalah pemerintah, pejabat publik serta tokoh politik," tandasnya.