Pemerintah RI Tingkatkan Perdagangan di Kawasan Asia Selatan

MONITOR, Jakarta – Pemerintah RI berkomitmen membuka dan meningkatkan kerja sama perdagangan dengan negara-negara mitra dagang nontradisional. Salah satunya, dengan sejumlah negara di kawasan Asia Selatan, yaitu Sri Lanka, India, Pakistan, dan Bangladesh. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita turut mendampingi Presiden RI Joko Widodo dalam kunjungan kenegaraan ke kawasan Asia Selatan pada 24-28 Januari 2018, guna mendorong perdagangan yang lebih luas.

“Peningkatan kerja sama perdagangan Indonesia dengan negara-negara mitra nontradisional di kawasan Asia Selatan merupakan salah satu prioritas pemerintah karena selama ini belum digarap dengan maksimal. Upaya ini diharapkan dapat memperluas dan mendiversifikasi pasar ekspor Indonesia agar dapat bersaing dengan negara-negara lain di kawasan,” jelas Mendag. 

Untuk itu, Pemerintah Indonesia akan memulai perundingan perdagangan dengan Sri Lanka dan  Bangladesh. Sementara itu dengan Pakistan, kedua negara sepakat melakukan peningkatan dari Perjanjian Preferensi Perdagangan (Preferential Trade Agreement/PTA) menjadi perundingan Perjanjian Perdagangan Barang (Trade in Goods/TIG). 

Sri Lanka  

Berbagai kesepakatan berhasil dicapai dalam pertemuan bilateral antara Indonesia dan Sri Lanka. “Pemerintah Indonesia dan Sri Lanka sepakat memulai Studi Kelayakan (Joint Feasibility Study/JFS) yang akan menjadi dasar perundingan yang akan ditempuh kedua negara. Kedua negara juga setuju membentuk Working Group on Trade and Investment (WGTI) guna membahas isu perdagangan dan investasi yang dihadapi di lapangan. Selain itu, kedua negara sepakat melakukan skema kerja sama lintas regional di sektor pakaian jadi untuk memanfaatkan program Generalized Scheme of Preference Plus (GSP+) Sri Lanka di Uni Eropa,” jelas Mendag. 

Pakistan 

Mendag Enggar juga menyampaikan  bahwa di bidang perdagangan, hubungan Indonesia dan Pakistan semakin erat dengan diselesaikannya review PTA Indonesia-Pakistan dan disepakatinya perundingan dengan cakupan yang lebih luas, yaitu TIG.

“Indonesia-Pakistan sepakat melakukan negosiasi seluruh pos tarif yang sebelumnya disepakati pada PTA 2013 melalui TIGA. Jumlah pos tarif yang dinegosiasikan pada PTA 2013 sebanyak 313 pos tarif untuk Pakistan dan 232 pos tarif untuk Indonesia. Perundingan putaran pertama akan dimulai April 2018,” kata Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional yang juga merupakan Ketua Perunding Indonesia, Iman Pambagyo

Bangladesh

Sementara itu di Bangladesh, Mendag Enggar dan Menteri Perdagangan Bangladesh Tofail Ahmed menandatangani 'Joint Ministerial Statement on the Launching of the Negotiations for IndonesiaBangladesh PTA'. Penandatanganan ini menandai dimulainya proses perundingan PTA kedua negara.

"Selama ini Indonesia hanya mengandalkan beberapa produk ekspor utama ke Bangladesh. Namun, dengan PTA ini diharapkan terjadi diversifikasi produk dan peningkatan ekspor mengingat pasar Bangladesh yang cukup besar hampir 160 juta orang. Perundingan pertama PTA IndonesiaBangladesh akan dilaksanakan pada paruh pertama 2018," kata Mendag.

India

Dalam kunjungan ke India, isu penyelesaian perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang paling mengemuka, sebagai tindak lanjut dari RCEP Summit bulan November 2017. “Selaku koordinator RCEP dan atas nama Menteri-menteri Ekonomi ASEAN, kami melakukan pertemuan dengan Menteri Perdagangan dan Industri India, Suresh Prabhu untuk mendapatkan komitmen India untuk bersama-sama menyelesaikan perundingan RCEP tahun 2018,” pungkas Mendag.