MONITOR, Jakarta – Pemprov DKI memperlihatkan kelemahannya setelah didemo sopir angkutan Mikrolet jurusan Tanah Abang. Ini terlihat dari sikap Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno yang sudah mau melakukan komunikasi dengan para sopir Mikrolet.
Sandiaga Uno pun menerima perwakilan supir mikrolet, Rabu (31/1). Mereka mengaku keberatan dengan kebijakan Pemprov DKI yang menjadikan jalan Raya Jati Baru untuk berjualan Pedagang Kaki Lima (PKL).
Dalam pertemuan tersebut, Sandi panggilan akrab Sandiaga Uno dengan khusu, mendengarkan semua aspirasi dari para sopir.
Dikatakan Sandi, para sopir angkot menyepakati perlunya perhatian terhadap pedagang kaki lima (PKL) serta pengguna trotoar. Namun demikian, mereka juga ingin ada rasa keadilan bagi sopir angkot.
"Tadi kita juga membahas soal operasional bus Tanah Abang Explorer," ujar Sandi, usai menerima perwakilan sopir angkot Tanah Abang di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (31/1).
Dijelaskannya, masukan dari perwakilan sopir angkot yang sudah diterimanya akan didiskusikan lebih lanjut dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk mencari solusi terbaik. "Kebijakan yang kita ambil harus mempertimbangkan skala prioritas," katanya.
Sandi memastikan, Pemprov DKI Jakarta akan bergerak cepat untuk memberikan solusi terbaik dan memenuhi rasa keadilan yang diinginkan.
"Nanti kami akan agendakan kembali perwakilan sopir angkot Tanah Abang," pungkasnya.
MONITOR, Jakarta - Memperingati Hari Bhayangkara ke-80, analis intelijen, pertahanan, dan keamanan, Dr. Ngasiman Djoyonegoro…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan belasungkawa menyusul meninggalnya 5 orang peserta…
Oleh: Zizah Nurazizah (Mahasiswa Magister Manajemen Pendidikan Universitas Pamulang) Dunia pendidikan kita hari ini sedang…
MONITOR, Jakarta – Indonesia Police Watch (IPW) menilai polemik terkait penempatan pengacara Razman Arif Nasution…
MONITOR, Jakarta — Memasuki hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M, Selasa (30/6/2026), Kemenhaj…
MONITOR, Jakarta - Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, mengkritik kebijakan pemerintah yang melibatkan taruna…