Hadiri KTM WTO ke-11, Mendag Pimpin Delegasi Indonesia ke Argentina

MONITOR, Buenos Aires – Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita akan memimpin Delegasi Republik Indonesia dalam Konferensi Tingkat Menteri World Trade Organization (KTM WTO) ke-11 di Buenos Aires, Argentina pada 10-13 Desember 2017 mendatang. Dalam pelaksanaannya yang ke-11 ini, Indonesia konsisten memperjuangkan isu-isu dalam KTM WTO sebelumnya serta mandat dalam Doha Development Agenda (DDA).

“Berlandaskan pada mandat dan perkembangan perundingan-perundingan KTM sebelumnya, beberapa isu
didedikasikan untuk dibahas seperti isu Public Stockholding for Food Security Purposes dan Special 
Safeguard Mechanism,” ungkap Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Iman Pambagyo.

Iman menambahkan, Indonesia bersama dengan negara-negara berkembang lainnya berkepentingan untuk 
mengawal kedua isu tersebut karena berpengaruh besar terhadap kebutuhan stok pangan. Tujuannya, agar Indonesia dan negara-negara berkembang dapat mewujudkan ketahanan pangan.

Isu-isu dalam KTM WTO ke-11 yang akan dibahas dan merupakan kepentingan Indonesia antara lain adalah pertanian dan subsidi perikanan. Selain itu, akan diangkat pula isu-isu baru seperti isu mengenai 
perdagangan jasa, perdagangan elektronik (e-commerce), fasilitasi investasi, hingga UKM.

Indonesia juga diminta ikut ambil bagian membuat joint ministerial declaration, terutama dalam masalah perdagangan terkait gender dan masalah subsidi terhadap bahan bakar fosil.

Pada KTM WTO ke-10 di Nairobi, Kenya, para menteri menghasilkan kesepakatan atas isu-isu pertanian dan isu-isu yang terkait dengan negara-negara kurang berkembang. Kesepakatan tersebut dirangkum dalam Paket Nairobi.

Sebelum melaksanakan KTM WTO ke-11, Mendag Enggar sebagai koordinator kelompok G-33, yang terdiri atas 47 negara anggota, akan memimpin Rapat Menteri G-33. Rapat tersebut bertujuan untuk memantapkan posisi negara-negara berkembang terhadap isu Public Stockholding for Food Security Purposes dan Special Safeguard Mechanism. Pertemuan G-33 tersebut diharapkan akan menghasilkan pernyataan sikap bersama di bidang pertanian di antara negara-negara anggota.