Kantongi Nama Calon Panglima TNI, Pengamat Ingatkan Tugas DPR

MONITOR, Jakarta – Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sebentar lagi akan memasuki masa pensiun. Tak menunggu waktu lama, Presiden Joko Widodo pun segera mengajukan nama calon panglima TNI baru ke DPR.

Sosok yang diusulkan Jokowi adalah Marsekal Hadi Tjahjanto. Langkah yang dilakukan Jokowi pun menuai respon positif dari pengamat.

Seperti Direktur Imparsial Al-araf, dia menilai langkah Jokowi untuk memajukan KASAU merupakan suatu hal yang baik.

"Hal ini tentu sejalan dengan semangat UU TNI yang secara implisit mensyaratkan kepada presiden agar melakukan pergantian secara bergiliran antar angkatan," ujar Al-araf dalam keterangan pers yang diterima Monitor, pagi ini (5/12).

Kendati demikian, Al-araf menyatakan DPR tetap perlu melakukan uji kompetensi, komitemen dan integritas calon Panglima TNI baru dalam proses fit and proper test. Khususnya terkait dengan komitmen untuk melakukan transformasi TNI ke arah yang lebih profesional dan modern, penghormatan terhadap nilai HAM dan komitmen anti korupsi serta mendukung agenda reformasi TNI.

"Dengan pengajuan calon Panglima TNI baru itu, maka sudah sepatutnya DPR segera untuk melakukan proses fit dan proper test dan meminta masukan dari lembaga seperti KPK dan Komnas HAM dan lainnya," jelasnya.

Dengan pengajuan surat Presiden ke DPR terkait pergantian Panglima TNI,  Al-araf menyatakan sudah sepatutnya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo untuk menyiapkan proses transisi manajerial kepada Panglima TNI baru. 

"Di masa transisi ini, Panglima TNI sebaiknya menyiapkan bahan bahan yang perlu dilanjutkan oleh Panglima TNI baru di dalam kerangka mendorong proses transformasi TNI ke arah yang profesional dan modern. Sehingga secara etik , adalah tidak tepat jika di masa transisi manajerial ini panglima membuat kebijakan kebijakan yg sifatnya strategis," jelasnya.