Ubud Bali Jadi Tuan Rumah TELMIN 2018

MONITOR, Jakarta – Sidang the 17th ASEAN Telecommunication and Information Technology Ministers Meeting (TELMIN-17) telah diselenggarakan di Apsara Palace Resort and Conference Center, Siem Reap, Kamboja pada tanggal 30 November – 1 Desember  2017. 

Delegasi Republik Indonesia (Delri) pada TELMIN dipimpin oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dengan anggota Delri terdiri dari Plh. Kepala Pusat Kelembagaan Internasional, Direktur Pemberdayaan Industri Informatika, beserta pejabat dan staf dari Kementerian Kominfo, Kementerian Luar Negeri, juri dan para finalis ASEAN ICT Award 2017.

Rudiantara menyampaikan bahwa pertemuan TELMIN ke-17 ini sangat penting bagi Indonesia karena rencananya TELMIN tahun 2018 akan diselenggarakan di Indonesia. “Secara khusus kami mengundang para Menteri dan TELMIN Leaders untuk menghadiri sidang TELSOM/TELMIN Tahun 2018 berikutnya yang akan diselenggarakan pada akhir bulan September atau awal Oktober 2018 dan direncanakan bertempat di Ubud, Bali”, kata Rudiantara dalam siaran pers, Sabtu (2/12).

Pada Telmin kali ini, sebagai ketua Delri Rudiantara telah menyampaikan fokus usulan Indonesia pada bagaimana Telmin/Telsom dapat berjalan lebih efektif dan efisien sehingga perlu ada pembahasan mekanisme pertemuan yang memungkinkan Para Menteri dapat memberikan arahan-arahan kepada Telsom, sehingga pertemuan Telmin lebih dahulu dilaksanakan baru pertemuan Telsom yang hal ini berbeda dengan mekanisme yang telah berjalan. "Ini adalah usulan agar  flow of work TELMIN/TELSOM sehingga lebih efektif dan efisien. Sebisa mungkin usulan ini sudah bisa diterapkan pada Telmin/telsom tahun depan di Indonesia", tegas Rudiantara.

Kemudian fokus kedua, Rudiantara memberikan pandangan dan usulan bagi partner para Menteri ASEAN mengenai pentingnya memanfaatkan kesempatan ASEAN dalam hal penyelenggaraan layanan Over The Top (OTT) mengingat pasar ASEAN yang begitu besar sehingga hal yang berkenaan dengan aspek bisnis, teknis dan legal termasuk juga aspek konten dengan keselarasan dengan kaidah-kaidah dan norma. Indonesia memandang pentingnya dibentuk joint-force sebagai upaya menyusun strategi bersama dalam menghadapi isu-isu tersebut. 

“Dengan lebih dari 600 juta penduduk ASEAN harus lebih berani dalam menata karena memiliki skala ekonomi sebagai daya tawar dalam menata penyelenggaraan layanan OTT. Tawaran ini sangat disambut baik khususnya Thailand yang kan mengirim delegasinya ke Indonesia membahas hal ini pada Desember ini”, tegas Rudiantara.