Presiden telah ‘Nimbrung’ dan Ikut masuk ke ‘Kamar Pribadi’ Golkar

Ada yang menarik dari peristiwa ikut campurnya Presiden Jokowi dalam suksesi di Partai Golkar. Diterimanya rombongan pengurus DPD Provinsi Partai Golkar oleh presiden mau tidak mau memunculkan spekluasi politik baru yang sulit dibantah: presiden telah “nimbrung” dan ikut “masuk” ke kamar pribadi Golkar.

Pertemuan Airlangga Hartarto dan para pengurus DPD Golkar dalam rangka meminta restu untuk maju dalam munaslub telah menyeret Jokowi masuk ke ranah sensitif, padahal idealnya sebagai kepala negara ia harus berdiri di atas dan untuk semua partai. 

Rakyat tahu presiden bukan orang Golkar. Ia adalah kader PDI Perjuangan. Ia bahkan dijuluki petugas partai oleh ketum PDI Perjuangan. Dengan menerima kehadiran para pengurus partai tingkat provinsi dan namanya dibawa-bawa oleh kelompok yang memperebutkan kekuasaan di partai maka sesungguhnya Presiden Jokowi telah melakukan intervensi, baik langsung atau tidak langsung dalam urusan suksesi di partai itu, dan jika pada ujungnya yang terpilih adalah Airlangga Hartarto maka runtuh sudah nama besar Golkar yang begitu harum namanya sejak orde baru berdiri: urusan rumah tangga Golkar kini bisa diatur orang luar.

Di dunia partai politik, persoalan rumah tangga partai adalah harga diri. Orang partai lain sama sekali tidak bisa mencampuri urusan internal partai. Ini mirip kehidupan bertetangga, mencampuri urusan rumah tangga orang adalah tabu dan memalukan.

Di zaman orde baru sendiri, urusan intervensi Soeharto atas partai politik masih dilakukan secara halus dengan menyusup pada kekuatan di dalam yang didukung. Di era Jokowi justru sebaliknya, kekuatan-kekuatan pilitik yang memperebutkan kekuasaan di partai berebut klaim dukungan Jokowi, padahal amat sangat jelas, Jokowi bukan orang Golkar, tidak pernah di Golkar dan petugas partai lain.

Bisa jadi kedatangan para pengurus DPD Golkar ke istana presiden merupakan taktik agar partai tidak “dihancurkan”. Sesudah urusan rumah tangganya diobok-obok sehingga terjadi perceraian lalu rujuk kembali, ini pernah terjadi saat ada dua kepengurusan Golkar dimana ada kubu ARB dan Kubu AL, mungkin saja pihak Golkar ketakutan jika tidak mendapat restu presiden, mereka akan diacak-acak lagi, pendaftarannya ke Kemenkumham akan bermasalah, dipersulit, ditolak dan seterunya, lalu mereka tidak bisa ikut pilkada dan sebagainya.

Persoalannya apakah dengan restu presiden langkah Golkar akan mulus? Apakah dengan digantinya Setya Novanto lalu persoalan penurunan elektabilitas bisa ditahan? Apakah benar tidak ada partai lain yang melihat kekacauan di Golkar ini sebagai peluang untuk menumbangkannya atau paling tidak, untuk merebut posisinya? Ada seabreg pertanyaan lain yang bisa dikemukakan, pada intinya adalah mempertanyakan kemana citra diri Golkar sebagai partai besar? Apa iya Golkar memerlukan dukungan presiden sampai pengurusnya berbondong-bondong menghadap memohon restunya? 

Kita tunggu saja, apa langkah Jokowi berikutnya dalam urusan Partai Golkar ini.