Categories: NASIONALPEMERINTAHAN

Indonesia Siap Teken Perjanjian Investasi ASEAN dan Jepang

MONITOR, Manila – Setelah berjuang dalam perundingan ASEAN-Jepang sejak 2014,
Indonesia berhasil mendorong para Menteri Ekonomi ASEAN dan Menteri Perdagangan Jepang 
menuntaskan perundingan tersebut dengan memasukkan usulan Indonesia terkait perjanjian investasi. Hal ini ditegaskan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita usai perundingan ASEAN Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP) di Manila, Filipina, hari ini, Senin, (13/11).

“Setelah berjuang selama tiga tahun, kita berhasil memasukkan kepentingan Indonesia terkait perlindungan investasi – Investor States Dispute Settlement (ISDS) dalam Protokol Perubahan Persetujuan AJCEP. Protokol ini akan mengakomodir perjanjian bidang investasi, jasa, dan Movement of Natural Persons (MNP) masuk ke dalam Persetujuan Induk AJCEP. Dengan demikian, apabila seluruh pihak, termasuk Indonesia, dapat menandatangani Protokol ini pada bulan Maret 2018, cakupan kerja
sama AJCEP akan sama dengan Persetujuan ASEAN+1 FTA lainnya yaitu bidang Perdagangan Barang, Jasa dan Investasi,” imbuh Mendag Enggar.

Kesepakatan yang dicapai ini merupakan upaya Indonesia dalam menyesuaikan Persetujuan 
Internasional, dalam hal ini kerja sama ASEAN dan Jepang di bidang investasi dengan UU Penanaman Modal. Dengan ketentuan yang disepakati tersebut, maka penanganan sengketa, yang apabila terjadi antara Investor Jepang dan Pemerintah Indonesia, dapat diselesaikan dengan mekanisme yang prinsipnya memberikan hak yang berimbang baik bagi pemerintah maupun investor asing.
 
Selain berhasil memperjuangkan isu ISDS tersebut, Indonesia dan Jepang juga telah berhasil menyelesaikan isu transposisi tarif bea masuk Indonesia. Sebelumnya, isu ini tidak dapat disepakati
sejak tahun 2010 sehingga Indonesia tidak dapat mengimplementasikan Persetujuan Induk AJCEP dan berencana untuk mengimplementasikannya mulai awal tahun 2018. Secara hukum, penyelesaian isu ini merupakan prasyarat bagi Indonesia untuk dapat menandatangani Protokol Perubahan Persetujuan AJCEP ini.

Bagi Indonesia, Jepang merupakan negara tujuan ekspor nonmigas ke-3 terbesar pada tahun 2016
dengan total nilai perdagangan mencapai USD 29 miliar dan surplus perdagangan sebesar USD 3,2 
miliar bagi Indonesia. Ekspor Indonesia ke Jepang tahun 2016 sebesar USD 16,1 miliar dan impor sebesar USD 12,9 miliar. Selain itu, pada periode 2012-2016, Jepang tercatat sebagai negara investor ke-2 terbesar di Indonesia dengan nilai investasi mencapai USD 18,2 miliar.

Pada tahun yang sama, Jepang juga merupakan mitra dagang terbesar ke-3 ASEAN. Nilai perdagangan ASEAN-Jepang mencapai USD 221,7 miliar, atau sekitar 10% dari total nilai perdagangan ASEAN dengan negara-negara lain. Total investasi langsung (FDI) Jepang ke ASEAN mencapai senilai USD 14 miliar atau 14,5% dari total nilai FDI di ASEAN.

Recent Posts

Menteri UMKM: LAKSMI Tingkatkan Graduasi Ekonomi Pengusaha Mikro Inklusif

MONITOR, Surabaya – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendorong peningkatan graduasi ekonomi masyarakat…

6 jam yang lalu

Menaker: Hakim Ad Hoc PHI Jaga Kepastian Hukum

MONITOR, Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pertimbangan hakim yang adil dan jelas menjadi bagian…

17 jam yang lalu

Guru Besar UIN Jakarta: Rekognisi Pesantren Perlu Diikuti Afirmasi Anggaran

MONITOR, Jakarta - Rekognisi negara terhadap pesantren perlu diterjemahkan ke dalam afirmasi kebijakan dan anggaran…

17 jam yang lalu

Kementerian UMKM Perkuat Inkubator untuk Cetak Wirausaha Berkualitas

MONITOR, Surabaya – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan pentingnya memperkuat…

1 hari yang lalu

Menag Berhentikan Prof. Muzakki sebagai Rektor UIN Surabaya

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar memberhentikan Prof. Akh. Muzakki dari tugas tambahan sebagai…

1 hari yang lalu

Wamenaker: Pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Ditargetkan Oktober 2026

MONITOR, Jakarta — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menyatakan bahwa pemerintah dan DPR RI…

1 hari yang lalu