MONITOR, Jakarta – Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan menjadi fokus perhatian Presiden Joko Widodo. Dalam sidang Kabinet Paripurna, Jokowi meminta agar APBN 2018 dikelola secara maksimal untuk mengentaskan kedua problematika tersebut.
Bahkan Jokowi meminta supaya anggaran tersebut ditambahkan. "Anggaran yang berkaitan dengan ini agar betul diperhatikan dan ditambah," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/10).
Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyatakan kebijakan hutan sosial akan dilakukan mulai Oktober ini. Melalui kebijakan itu, Jokowi optimis mampu menekan angka pengangguran, memberikan solusi bagi masalah investasi dan ketimpangan.
Jokowi pun mengingatkan, agar para pemangku kepentingan di Kementerian ataupun lembaga non kementerian mempermudah arus usaha. Dia tak ingin pemerintah disebut menghalangi atau mempersulit akses perizinan.
"Karena yang buka bisa ciptakan lapangan kerja, infra mereka. 60 sampai 70 ada di mereka. Makanya tolong yang berkaitan izin investasi diperhatikan," tegasnya.
Oleh: Boy Anugerah* Setiap tanggal 9 Mei, Rusia melakukan “ritual” rutin kenegaraan yang diselenggarakan di Moskow…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian terus memperkuat program hilirisasi industri nasional yang tidak hanya menyasar…
MONITOR, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan seleksi kerja bagi penyandang disabilitas Tuli melalui pertemuan langsung…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB Muhammad Khozin menyoroti ramainya polemik…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menyoroti pembubaran…
MONITOR, Jakarta - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI sekaligus Wakil Ketua Umum…