Tanggapan Kementerian BUMN soal Surat Menkeu terkait Resiko Keuangan PLN

MONITOR, Jakarta – Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN, Edwin Hidayat Abdullah angkat bicara terkait dengan beredarnya surat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan perihal Perkembangan Risiko Keuangan Negara atas Penugasan Infrastruktur.

Surat bersifat penting dan segera tertanggal 19 September 2017 itu menyoroti adanya risiko dalam keuangan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang ditujukan kepada Menteri Energi ESDM Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno.

Menurut Edwin, PT PLN (Persero) tengah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi resiko keuangan perusahaan lewat sejumlah bentuk pendanaan diantaranya melakukan revaluasi aset, meningkatkan produktifitas aset eksisting, efisiensi operasi dan pengadaan barang dan jasa.

"Kondisi likuiditas PLN selalu dijaga untuk mampu mendanai operasi perusahaan dan pemenuhan kewajiban terhadap kreditur, baik kreditur perbankan maupun pemegang obligasi perusahaan," katanya di Jakarta, Rabu (27/9).

Edwin menambahkan kebutuhan pendanaan melalui pinjaman diutamakan untuk dipenuhi dari lembaga multilateral development bank guna mendapatkan cost of fund lebih murah dan penarikan pinjaman disesuaikan dengan progress kemajuan proyek.

Sebelumnya, surat yang bernomor S-781/MK.08/2017 dan ditembuskan juga kepada Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Direktur Utama PLN dan Dewan Komisaris PLN itu diduga bocor ke publik.

Kementerian Keuangan melalui Kepala Biro Nufransa Wira Sakti kemudian mengeluarkan siaran pers yang menyesalkan beredarnya salinan surat internal Pemerintah tersebut dan menilai bahwa hal itu merupakan tindakan melanggar peraturan, sehingga akan melakukan pengusutan.

Menanggapi hal itu, Edwin menjelaskan, bahwa surat Menteri Keuangan tersebut merupakan perhatian atas penerapan tatakelola yang pruden dan sehat, dalam bentuk pemberian awareness adanya potensi resiko sehingga dapat disiapkan mitigasi yang tepat agar Program dapat tereksekusi dengan baik.

"PLN mempunyai posisi yang sangat strategis bagi pembangunan perekonomian dan program 35 GW Program 35 GW merupakan program infrastruktur strategis untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia," ujarnya.

Untuk merealisasikan 35 GW. dibutuhkan dana yang tidak sedikit dan memerlukan dukungan dari semua stakeholder.

Pada saat yang bersamaan, PLN juga mengemban tugas Public Service Obligation (PSO), dimana selain menjual listrik bersubsidi kepada beberapa golongan pelanggan juga berupaya memberikan tarif yang mampu meningkatkan "competitiveness" bisnis dan industri.

Selama tahun 2017 tidak ada kenaikan tarif tenaga listrik (TTL) untuk pelanggan non subsidi meskipun terjadi lonjakan harga energi primer terutama batubara.