MONITOR, Jakarta – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Provinsi Papua, Frets Boray mengatakan, Pembelian 20 persen saham PT Free Port Indonesia (PTFI) oleh Pemda Papua tidak bisa mengandalkan anggaran daerah semata.
Sehingga, menurut Frets Boray Pemda Papua akan bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mengusahakan pembelian saham senilai Rp 50 trilium dari PTFI tersebut.
"Untuk itu, pemprov harus mencari pihak ketiga, dan hal ini akan dibahas dengan pemerintah kabupaten (pemkab) dalam duduk bersama," katanya seperi dikutip dari Antara, di Jakarta, pada Rabu (13/9).
Menurut Frets, pihak ketiga itu nantinya bisa dari pihak asing atau dalam negeri, karena semua akan masuk ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
"Jika kami beli maka BUMD yang nanti akan menangani, pasalnya Papua sudah memiliki 'holding company' dan perusahaan daerah, namun tetap harus mencari uangnya untuk membeli saham senilai Rp50 triliun tersebut," ujarnya.
Dia menuturkan secara rinci, dari 51 persen saham yang diberikan PT Freeport kepada Indonesia, kini Pemerintah Indonesia sudah memegang 9,36 persen sehingga masih tersisa 41,64 persen.
"Kami dari Papua minta 20 persen, berarti masih tinggal 21,64 persen di mana dari sisa tersebut yang terpenting sudah diatur ada holding dari pusat," tambah dia.
Dia menambahkan, dari pusat di dalamnya termasuk Inalum, PT Aneka Tambang dan lainnya yang berkecimpung dalam bisnis tambang dan mineral, sehingga kemungkinan nantinya pemerintah pusat yang mengambil alih.
