MONITOR, Jakarta – Langkah Presiden Joko Widodo menginvestasikan dana haji untuk kepentingan pembangunan infrastruktur dinilai sangat tepat. Apalagi, dana tersebut dialokasikan untuk kemaslahatan umat.
Hal itu diucapkan Boni Hargens, pengamat politik. Boni menekankan, publik tak perlu mempermasalahkan kebijakan Jokowi terkait dana haji. Selama, lanjutnya, alokasi dana digunakan tepat sasaran, prosedural dan transparan.
"Apa yang disampaikan Pak Jokowi untuk menginvestasikan dana haji sebesar Rp 95 Triliun tentu tujuannya untuk kemaslahatan umat. Intinya, penggunaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, transparan dan akuntabel," ujar Boni dalam pernyataannya, Jumat (4/8).
Ia menambahkan, alokasi dana haji untuk kepentingan infrastruktur bukanlah hal baru lagi. Pasalnya gagasan tersebut juga pernah diwacanakan oleh pasangan capres-cawapres Prabowo-Hatta pada pilples 2014 silam.
"Lagipula kan ini bukan ide baru. Prabowo-Hatta dalam kampanye pilpres 2014 sudah mewacanakan hal itu. Kok sekarang dijadikan masalah?" sindir Boni.
Maka ia menekankan, tak seharusnya oknum-oknum menyerang kredibilitas Jokowi dengan memanfaatkan isu tersebut. Sebab, hal itu akan menimbulkan persepsi negatif terhadap citra Jokowi.
"Yang muncul ke publik justru bukan hal-hal substansial, tetapi hal-hal remeh temeh yang kadang tidak berdasarkan sehingga menciptakan persepsi negatif terhadap Jokowi," tegasnya.
MONITOR, Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kelautan dan Perikanan Prof. Dr. Ir. Rokhmin…
MONITOR, Lumajang - Upaya mencegah judi online (judol) menyasar keluarga penerima manfaat terus diperkuat hingga…
MONITOR, Bandung - LPDB Koperasi terus memperkuat tata kelola, kepastian hukum, dan mitigasi risiko dalam…
MONITOR, Jakarta — Pemerintah memperkuat tata kelola investasi dengan mengintegrasikan pelayanan penggunaan Tenaga Kerja Asing…
MONITOR, Banda Aceh – Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyiapkan dukungan…
Oleh: Akhmad Sururi Di tengah perubahan zaman yang bergerak begitu cepat, pendidikan Indonesia tidak cukup…