Soal Wacana Investasi Dana Haji, Alumni 212 Minta Pemerintah Kaji Ulang

MONITOR, Jakarta – Wacana penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur terus menuai pro dan kontra. Presidium Alumni 212 adalah salah satu pihak yang menentang wacana tersebut. 

Ketua Presidium Alumni 212, Slamet Maarif meminta pemerintah untuk tidak terus membuat kegaduhan dengan melempar wacana-wacana yang membuat panas masyarakat.

"Kami keberatan, mohon dikaji ulang. Jangan sampai sekarang terjadi kegaduhan kembali. Kok ini pemerintah senang banget sih bikin gaduh," kata Slamet di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (2/8).

Slamet menegaskan, belum selesai publik dihebohkan dengan dikeluarkannya Perppu Ormas, kali ini, Jokowi kembali membuat wacana yang 'sensitif' terhadap umat Islam. 

Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI) itu menuding wacana Jokowi itu kental muatan politis. "Perppu Ormas belum selesai, udah ada wacana dana haji. Jelas ya ini nyangkut masalah politik," ucap Slamet.

Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi menyinggung mengenai pemanfaatan dana haji. Menurut Presiden Jokowi, dana haji adalah dana umat yang bisa digunakan untuk investasi pembangunan infrastruktur atau ditempatkan pada investasi syariah lainnya dengan catatan tetap mengacu pada perundang-undangan yang ada dan harus hati-hati.

"Silakan dipakai untuk infrastruktur. Saya hanya memberikan contoh. Silakan dipakai untuk Sukut. Silakan ditaruh di Bank Syariah, macam-macam, banyak sekali. Silakan ditaruh di bisnis-bisnis syariah," ujar Jokowi.