Tanggapan Pengamat Komunikasi dan Informatika Terkait Pemblokiran Telegram

MONITOR, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi (Kominfo) dan Informatika telah meminta Internet Service Provider (ISP) untuk melakukan pemutusan akses (pemblokiran) terhadap sebelas Domain Name System (DNS) milik Telegram. 

Pemblokiran tersebut dilakukan karena kanal yang ada di layanan tersebut dinilai bermuatan propaganda radikalisme, terorisme, paham kebencian, ajakan atau cara merakit bom, cara melakukan penyerangan, disturbing images, dan lain-lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Banyak pihak yang mengkritisi langkah Pemerintah tersebut, bahkan di lini masa media sosial tak sedikit yang menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari cara-cara otoriter Pemerintah yang bertentangan dengan semangat demokrasi.

Menanggapi hal itu, Pengamat Komunikasi dan Informatika Universitas Pancasila, Umar Halim Hutagalung mengatakan pada dasarnya semua pungsi media sosial sama, yaitu sama-sama bisa menimbulkan nilai negatif dan positif.

"Ya Kalau secara fungsi, Sama dengan media-media sosial lainnya. Perbedaannya karena telegram memiliki tingkat enskripsi yg tinggi, itulah yg sebenarnya menjadi konsen pemerintah," katanya kepada MONITOR, Sabtu (15/7).

Pilkada DKI Kemaren, lanjut Umar, menjadi pengalaman pahit Bagi pemerintah. Media sosial ataupun chat aplikasi seperti telegram  telah menjadi mediator sehingga gerakan – gerakan sosial, keagamaan dan politik seperti aksi 212 sangat masif. Itu medsosnya masih bisa dikontrol. Bagaimana jika tidak?

"Maka pemblokiran merupakan langkah antisipatif, sehingga media-media sosial yg ada di Indonesia bisa dikontrol/disana,"imbuhnya.

Sementara itu, bagi masyarakat pengalaman chating Habib Riziq Sihab dengan Firza ("jika benar") juga membuka mata mereka.

"Bahwa chating di Medsos sebenarnya Sudah tidak ada ruang privasi lagi, contohnya jika seandainya kita ke depan ingin jadi menteri/bahkan presiden, jika lawan politik kita memiliki konektifitas dengan provider dengan mudahnya lawan poltik mendapatkan transkripsi pembicaraan, sehingga masalah sekecil apapun bisa dicari,"tandasnya.

"Kalau masyarakat Sudah banyak yg menyadari dan telegram tetap ada, tidak menutup kemungkinan semua pengguna Medsos melakukan eksodus besar-besaran ke telegram. Karena media sosial yang lain sudah tidak memberikan rasa Aman. Kemudian yg terjadi pemerintah semakin merasa kesulitas mendetekai gerakan masyarakat, terutama teroris," sambungnya.

Ada dua faktor kenapa orang terdorong menggunakan media. Pertama faktor sosial/budaya,  yang kedua yaitu faktor phsycology/mental.

"Rasa kenyamanan dan keamanan merupakan bagian dari faktor ke Dua. Jika ini tidak tercapai maka penggunaan akan berkurang, mungkin berhenti,"tutupnya.