MONITOR, Jakarta – Sejak 26 Juni 2015 CEO Starbucks, Howard Mark Schultz secara terbuka mendukung kesetaraan kaum Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT).
Yang teranyar, pada Minggu (25/6) saat pertemuan dengan para pemegang saham Starbucks, Schultz secara gamblang mempersilakan para pemegang saham yang tidak setuju dengan pernikahan sejenis untuk angkat kaki dari Starbucks.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Bidang Ekonomi PP Muhammadiyah Anwar Abbas menegaskan, agar pemerintah Indonesia mempertimbangkan untuk mencabut ijin operasional Starbucks di Indonesia. Pasalnya, ideologi bisnis Schultz jelas-jelas tidak sesuai dengan ideologi bangsa, Pancasila.
“Kita sebagai bangsa, jelas-jelas tidak akan mau sikap dan karakter kita sebagai bangsa yang beragama dan berbudaya rusak dan berantakan karena kehadiran mereka,” tegas Anwar melalui siaran pers tertulisnya, Kamis (29/6).
Ia juga menyerukan kepada masyarakat Indonesia untuk melakukan pemboikotan terhadap produk-produk Starbucks. Karena jika sikap mereka tidak berubah, maka yang dipertaruhkan adalah jati diri Bangsa Indonesia.
“Kita tidak mau karena nila setitik rusak susu sebelanga,” ujarnya.
Sebelumnya, CEO Starbucks Howard Schultz mengatakan, orang-orang yang mengabaikan pernikahan sesama jenis tidak diperlukan di perusahan kedai kopi Starbucks. Sikap Schultz itu kini juga diarahkan kepada para pemegang saham Starbucks.
MONITOR, Jakarta - Pengajuan praperadilan oleh mantan Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok dinilai menjadi…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian terus memperkuat pengembangan ekosistem industri halal nasional melalui peningkatan akses layanan…
MONITOR, Jakarta - Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui efek berganda dari…
MONITOR, Jakarta – Memasuki periode Mei 2026, sejumlah badan usaha penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM)…
MONITOR, Makkah - Satuan Tugas Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) meninjau lapangan ke wilayah Arafah…
MONITOR, Jakarta - Musisi Anang Hermansyah mendorong pemerintah dan DPR RI untuk segera mereformasi sistem…