MONITOR, Jakarta – Sejak 26 Juni 2015 CEO Starbucks, Howard Mark Schultz secara terbuka mendukung kesetaraan kaum Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT).
Yang teranyar, pada Minggu (25/6) saat pertemuan dengan para pemegang saham Starbucks, Schultz secara gamblang mempersilakan para pemegang saham yang tidak setuju dengan pernikahan sejenis untuk angkat kaki dari Starbucks.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Bidang Ekonomi PP Muhammadiyah Anwar Abbas menegaskan, agar pemerintah Indonesia mempertimbangkan untuk mencabut ijin operasional Starbucks di Indonesia. Pasalnya, ideologi bisnis Schultz jelas-jelas tidak sesuai dengan ideologi bangsa, Pancasila.
“Kita sebagai bangsa, jelas-jelas tidak akan mau sikap dan karakter kita sebagai bangsa yang beragama dan berbudaya rusak dan berantakan karena kehadiran mereka,” tegas Anwar melalui siaran pers tertulisnya, Kamis (29/6).
Ia juga menyerukan kepada masyarakat Indonesia untuk melakukan pemboikotan terhadap produk-produk Starbucks. Karena jika sikap mereka tidak berubah, maka yang dipertaruhkan adalah jati diri Bangsa Indonesia.
“Kita tidak mau karena nila setitik rusak susu sebelanga,” ujarnya.
Sebelumnya, CEO Starbucks Howard Schultz mengatakan, orang-orang yang mengabaikan pernikahan sesama jenis tidak diperlukan di perusahan kedai kopi Starbucks. Sikap Schultz itu kini juga diarahkan kepada para pemegang saham Starbucks.
MONITOR, Jakarta – Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Pesantren melanjutkan proses seleksi Bakal Calon Anggota…
MONITOR, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat upaya menjaga keseimbangan sektor perunggasan nasional di…
MONITOR, Lumajang – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Lumajang menegaskan komitmennya mengawal implementasi kebijakan…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan rasa simpati atas musibah bencana gempa…
MONITOR, Jakarta - Menteri Haji dan Umrah Moch. Irfan Yusuf menegaskan transformasi penyelenggaraan haji dan umrah…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyoroti polemik antara Kementerian…