BPK: Perlu Ada Instansi yang Mengkonsolidasikan LKPD Se Indonesia

Monitor, Jakarta—Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja Djanegara menilai perlu ada lembaga/instansi yang ditunjuk sebagai pihak yang mengurus dan mengkonsolidasikan laporan keuangan dari pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Menurut Moermahadi, dengan adanya semacam konsolidator terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), akan membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemda.

Ia mencontohkan untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Kementerian Keuangan yang mengurus dan memantau laporan keuangan dari kementerian/lembaga.

"Kalau LKPP jelas ada Kemenkeu, tapi kalau LKPD tidak ada yang mengompilasi dan menyusun semua laporan pemda dan mengonsolidasikannya. Jadi tidak ada yang ngurus," ujar Moermahadi saat diskusi dengan wartawan di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Senin (22/5/2017).

Hasil pemeriksaan BPK semester I 2016 sendiri menunjukkan jumlah laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) 2015 yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) meningkat dibandingkan 2014. LKPD yang mendapat opini WTP meningkat dari 47% menjadi 58%.

Hasil pemeriksaan pada pemerintah daerah memuat hasil pemeriksaan atas 533 (98%) LKPD. Dari jumlah itu, BPK memberikan 312 opini WTP (58%), 187 opini wajar dengan pengecualian (WDP) atau 35%, 30 tidak memberikan pendapat atau 6% dan 4 opini tidak wajar (1%).

"Kalau lihat daerah, trennya naik. Yang WTP banyak juga, tapi kualitasnya masih bagus yang LKPP," katanya.

BPK baru saja memberikan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 saat menyampaikan laporan kepada DPR pada Sidang Paripurna Jumat (19/5) lalu. Opini tersebut diperoleh pemerintah pusat setelah 12 tahun menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berupa LKPP sejak 2004.

Hasil pemeriksaan BPK atas LKPP yang didasarkan pada hasil pemeriksaan atas 87 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), menunjukkan sebanyak 74 LKKL atau 84% memperoleh opini WTP.

Recent Posts

Puan Minta Kebakaran Bromo Segera Ditangani Total, Ingatkan Pentingnya Keselamatan Warga dari Karhutla

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong Pemerintah segera menyelesaikan persoalan kebakaran hutan…

6 jam yang lalu

Percepat Perlindungan Peternak Rakyat, Kementan: Aspirasi Peternak Kami Dengar, Solusi Harus Segera Dirasakan

MONITOR, Jakarta — Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan terus bergerak melindungi peternak ayam petelur rakyat yang menghadapi…

8 jam yang lalu

Wamenaker Minta Daerah Fokus Kembangkan Kompetensi Green Jobs

MONITOR, Tanjung Jabung Barat — Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor meminta pemerintah daerah mulai menyiapkan…

8 jam yang lalu

Menteri UMKM Pastikan Status Usaha Mikro Beri Manfaat bagi Pengemudi Ojol

MONITOR, Jakarta - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan penetapan pengemudi ojek…

8 jam yang lalu

Kemenag Matangkan Persiapan PPSN 2026 di Malang

MONITOR, Malang — Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Pendidikan Pesantren menggelar Rapat Koordinasi Perkemahan…

17 jam yang lalu

Legislator Duga Ada ‘Dalang’ di Balik Penyebaran Video Hoaks Demo

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira menyoroti maraknya penyebaran…

17 jam yang lalu