[Opini] Menjegal Langkah Prabowo

Ujang Komarudin, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) & Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Jakarta

Oleh: Ujang Komarudin*

Pertarungan menuju Pilpres 2019 makin hari makin panas dan makin seru. Semua kemungkinan masih bisa terjadi dan terbuka. Apakah Prabowo akan head to head dengan Jokowi. Ataukah Prabowo akan jadi cawapres Jokowi. Dan apakah akan muncul poros baru.

Politik memang bukan matematika. Politik tidak bisa dibatasi dengan tanda “titik”. Yang ketika ada “titik” lalu berhenti dan mati. Dipolitik terkadang kalkulasi matematika setingkat kalkulus pun akan berbeda dengan fakta empirik di lapangan. Dan politik itu dinamis, tidak pernah mengenal istilah “titik” atau berhenti, yang ada adalah tanda “koma”, artinya dinamis dan berubah mengikuti dinamika politik yang berkembang.

Politik juga merupakan “seni kemungkinan”. Jadi, dipolitik apapun bisa terjadi. Bisa kalah, juga bisa menang. Bisa di atas, juga bisa di bawah. Bisa naik, juga bisa turun. Bisa berkuasa, juga bisa tersingkir dan tersisih. Bisa kaya, juga bisa miskin. Bisa enak, juga bisa susah. Bisa masuk penjara, juga bisa bebas. Bisa jatuh, dan juga bisa bangkit.

Politik juga soal legacy (peninggalan/warisan). Legacy para pemimpin agar dikenang dalam sejarah. Sejarah Indoneia dan dunia. Pemimpin politik yang baik adalah pemimpin yang meninggalkan legacy yang baik untuk bangsa dan rakyatnya. Dan menurut Hannah Arendt, politik itu seni mengabadikan nama seseorang. Jika tokoh politik ingin abadi dikenang, maka buatlah legacy yang baik dan bermanfaat bagi banyak orang.

Fenomena menjegal Prabowo untuk maju menjadi capres 2019 semakin terlihat. Karena mungkin hanya Prabowolah diantara tokoh-tokoh lain yang bisa menantang dan melawan Jokowi. Walaupun elektabilitas Prabowo masih di bawah Jokowi, namun Prabowo merupakan tokoh oposisi yang merepresantasikan kehendak rakyat agar bisa ganti presiden di tahun 2019 nanti.
Rayuan untuk menjadi cawapres Jokowi dan menjadi king maker adalah bagian dari strategi lawan untuk menjegal Prabowo agar tidak maju menjadi capres. Tidak ada yang tidak mungkin dalam politik. Apapun bisa terjadi. Jika Prabowo menjadi cawapresnya Jokowi, maka kemungkinan Paslon tersebut akan melawan kotak kosong atau hanya akan melawan Paslon boneka.

Dan jika pun Prabowo menjadi king maker, maka sesungguhnya merugikan diri, partai, dan bangsanya. Karena di tengah arus perubahan yang begitu besar ingin mengganti presiden di 2019, ditambah akhir-akhir ini nilai tukar dolar hampir menyentuh 14.000 dan jika terus naik, maka kemungkinan Prabowo menjadi presiden di 2019 pun bisa jadi kenyataan. Karena disaat yang sama, Jokowi tidak mampu menjaga stabilitas ekonomi.
Jokowi memang seorang incumbent. Namun incumbent yang memiliki elektabilitas di bawah 60%, apalagi di bawah 50% akan bisa dikalahkan.Ya, bisa dikalahkan. Menjegal dan merayu Prabowo dengan menjadikan Prabowo sebagai cawapresnya adalah keharusan. Karena dengan cara itu, Prabowo tidak akan menjadi presiden. Dan tidak akan ada ganti presiden.

Politik memang sulit ditebak. Kita hanya bisa memprediksi dan mengkalkulasi. Namun politik bisa didesign, dengan strategi yang matang, modal yang cukup, partai pendukung yang solid, relawan dan tim yang kuat, dukungan rakyat, dan dengan ijin Tuhan, kekuasaan akan didapatkan.

Manusia hanya berencana dan Tuhan lah yang menentukan. “An-naasu bittafqiir, wallahu bittadbiir”. Jadi sekuat apapun usaha kita untuk mempertahankan kekuasaan. Dengan cara apapun kita menjaganya. Jika Tuhan berkehendak lain, maka kekuasaan tersebut akan dicabut dan hilang.

Allah SWT berkehendak mengangkat derajat seseorang. Dan berkehendak pula untuk mencabut jabatan dari seseorang. Oleh karena itu, kekuasaan dan jabatan hanya lah titipan. Amanah dari Tuhan yang harus dipergunakan dengan baik. Bukan digunakan untuk mendzolimi rakyatnya.
Pemimpin sejati adalah pemimpin yang mencintai rakyatnya. Bukan pemimpin yang menyengsarakan dan membuat susah. Siapapun nanti yang terpilih menjadi RI-1 di 2019, entah Jokowi, Prabowo atau tokoh lainnya, haruslah menjadi momentum terbaik untuk meningkatkan harkat dan martabat rakyat Indonesia.

Kesejahteran rakyat Indonesia adalah keniscayaan. Negeri yang kaya raya ini memang ironi. Negeri kaya raya, tapi rakyatnya masih banyak yang miskin. Bahkan akhir-akhir ini karena sulitnya ekonomi, beberapa rakyat mengalami gangguan jiwa. Stress karena hidup miskin dan susah. Dan stress menghadapi roda zaman yang semakin edan menindas mereka.

Namun apapun yang terjadi. Apapun kondisi negara kita. Kita harus membangun republik ini dengan penuh optimisme dan kerja keras. Karena dengan optimisme dan kerja keras bangsa ini akan berubah. Tak peduli siapapun presidennya, tak peduli siapapun wakil presidennya, tak peduli siapapun menterinya, dan tak peduli siapapun anggota DPR RI nya, yang pasti dan yang jelas kita lah yang bertanggung atas masa depan bangsa ke depan.
Suksesi kepemimpinan nasional di 2019 nanti janganlah disia-siakan. Jangan hanya diam. Bergeraklah. Bergerak untuk mencari pemimpin yang terbaik dan amanah. Pemimpin baru atau pemimpin lama terserah. Yang penting amanah dan memihak kepada rakyat. Bukan memihak kepada kelompok pemilik modal, apalagi berpihak pada Asing.

Presiden lama atau presiden baru itu soal pilihan. Biarlah rakyat Indonesia yang menentukan pilihan. Tak usah dipaksa-paksa dan dirayu-rayu. Yang terbaik pasti akan menjadi pemenang. Namun disisi yang lain, bangsa ini butuh terobosan dan perubahan. Dengan banyaknya hutang, banyaknya tenaga kerja asing, kemiskinan, kebodohan, pengangguran, dan permasalahan lain yang menghimpit akan kah kita berdiam diri.

Memilih presiden yang terbaik, amanah, dan cinta rakyat adalah keniscayaan. Jangan biarkan republik ini terperosok lebih dalam kejurang kehancuran. Tak peduli siapapun orangnya, yang jelas dan yang penting adalah pemimpin tersebut amanah dan mencintai rakyatnya. Tahun 2019 adalah tahun perubahan. Momentum untuk menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang hebat dan jaya, yang rakyatnya sejahtera.

*Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) & Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Jakarta.