Gerindra: Deklarasi #2019GantiPresiden Dilindungi Konstitusi

Spanduk #2019GantiPresiden (net)

MONITOR, Jakarta – Sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat yang melarang kegiatan deklarasi #2019GantiPresiden di gelar di bumi pasundan akhirya menuai pro dan kontra.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid menilai bahwa segala bentuk kegiatan terkait dengan #2019 ganti presiden adalah kegiatan yang dilindungi konstitusi.

Menurutnya, bagi siapapun pihak tak boleh melarang kegiatan tersebut. Termasuk aparat keamanan sekalipun.

“Kegiatan #2019 ganti presiden adalah kegiatan konstitusional sehingga tidak ada satu pihak pun baik MUI atau polisi yang berhak untuk melarang atau menghambatnya kegiatan tersebut adalah melawan konstitusi,” kata Sodik saat dihubungi, Jakarta, Kamis (2/8).

Ia menegaskan, kegiatan apel #2019gantipresiden adalah bagian dari dinamika demokrasi. Sehingga, semua lembaga termasuk MUI harus turut menjaga dan menumbuhkembangkannya bukan malah sebaliknya membatasi dan mengkerdilkannya.

“Kegiatan apel #2019ganti presiden bukan kegiatan keagamaan seperti dzikir bersama atau istiqosah berjamaah. Maka aneh jika MUI terdepan dalam memberikan tanggapan apalagi pembatasan. Yang berhak melakukan pengaturan dan pembatasan adalah aparat keamanan itu juga harus berbasis dengan berdasarkan kepada konstitusi dan regulasi,”imbuhnya.

Dengan begitu, ia meminta kepada semua pihak baik yang menggelar #2019gantipresiden dan gerakan dukung jokowi dua periode untuk tampil beradab jangan malakukan persekusi, penyandaeran, pelecehan dan lain-lain.

“Kepada aparat keamanan dan hukum diminta untuk melakukan tindakan secara adil dan beradab dan melalukan tindakan hanya berbasis hukum dan regulasi. Tidak berbasis keberpihakan yang mencederai nilai demokrasi,” tandas Politisi Gerindra ini.

Seperti beritakan MONITOR sebelumnya, Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa’adi mengatakan kegiatan deklarasi gerakan #2019GantiPresiden dikhawatirkan menimbulkan konflik di tengah panasnya suhu politik jelang pemilu 2019.