Aliansi Mahasiswa Tuban Luar Negeri Kecam Teror Bom di Kawasan Kilang Minyak Tuban

Ilustrasi kilang minyak di Tuban Jawa Timur

MONITOR, Tuban –¬†Sebelumnya ribuan warga dari enam desa menggeruduk kantor DPRD Tuban dalam rangka menolak pembangunan kilang minyak di Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, Selasa (29/1/2019) pagi.

Seperti dilansir dari Tribunnews, warga berasal dari Desa Wadung, Desa Sumurgeneng, Desa Rawasan, Desa Kaliuntu, Desa Remen dan Desa Mentoso. Mereka menolak kilang minyak yang akan dibangun Pertamina dan Rosneft di enam desa tersebut.

Seorang orator dalam aksi tersebut mengungkapkan, akan ketidakberpihakan pemerintah kepada warga setempat atas pembangunan kilang minyak tersebut.

“Pembebasan lahan kilang minyak hanya untuk kepentingan perusahaan, bukan untuk rakyat,” tegas sang orator.

Dalam menanggapi hal tersebut presiden Jokowi menjanjikan bahwa investasi terhadap kilang minyak tersebut akan membuka banyak lapangan pekerjaan bagi warga setempat.

“Adanya kilang kita ingin investasi itu membuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya,” janji Jokowi kepada wartawan, Jumat (1/2/2019).

Warga setempat juga mendapat kiriman ancaman, Rabu (06/02/2019) sekitar pukul 02.15 Wib, terjadi pelemparan bom molotov dirumah kuasa hukum warga ring satu, Soewarto Darmandi, Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban pada.

Menanggapi hal tersebut Aliansi Mahasiswa Tuban di luar negeri yang tergabung dalam (AMT Luar Negeri) saat kami hubungi melalu whatsApp menyatakan kecamanya.

“Mahasiswa Tuban di luar negeri mengecam teror bom molotov tersebut,” tegas Khoirul Bahri Basyarudin selaku koordinator Aliansi Mahasiswa Tuban Luar Negeri.

Ia juga menyatakan dukungan terhadap aksi warga, dan menghimbau kepada pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat agar memperharikan hak-hak warga.

“Kami selaku putra-putri Tuban mendukung aksi warga,” ujar Khoirul.

Ia juga meminta agar Pemkab Tuban jangan lempar batu sembunyi tengan, mereka harus bertanggung jawab.

“Pemerintah Pusat jangan banyak janji, jangan sampai investasi Nasional merugikan hak-hak warga setempat, mereka tidak mau lahan pertanianya tergadaikan, dan anak cucu mereka tidak bisa bertani kembali,” tegas mantan Ketua Umum Permata Jabodetabek tersebut.