Pemprov DKI Bakal Audit Layanan Transportasi Laut

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno

MONITOR, Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal melakukan audit layanan transportasi laut di Kepulauan Seribu. Hal ini dilakukan menyusul terjadinya ledakan kapal sekolah milik Dinas Perhubungan pada Minggu (22/4) kemarin.

“Kita meminta kepada pak Kadishub untuk mengaudit semua layanan transportasi laut. Sekarang ini, kita sedang mendorong agar Kepulauan Seribu ini punya daya tarik yang lebih besar lagi,” ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, di Balaikota, Jakarta Pusat, Senin (23/4).

Menurutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut prihatin atas musibah meledaknya kapal sekolah milik Dinas Perhubungan. Dia mengatakan, dari 9 korban kapal meledak ini, 4 diantaranya sudah diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing dan sisanya masih dilakukan perawatan intensif.

“lima yang masih dirawat, kira-kira lima sampai tujuh hari ke depan. Kondisi mereka semua stabil dan dalam proses pemulihan. Saya sudah sampaikan agar diberikan semua pelayanan terbaik, biaya ditanggung oleh kami,” katanya.

Ke depan, pihaknya memastikan kejadian musibah kapal meledak tidak terjadi lagi di Ibukota. Dia meminta aparat kepolisian dan KNKT untuk melakukan investigasi secara komprehensif agar infrastruktur transportasi laut memberikan kenyamanan bagi penggunanya.

“Belum ada laporan sementara dan saya perintahkan kemarin, secara disiplin tidak ada pernyataan teknis tentang kajian-kajian apa kemungkinan, karena kita tidak ingin berspekulasi. Kami tidak ingin ini menyebar kepada suatu pernyataan yang asumtif. Jadi kami tunggu hasil investigasi dan biar KNKT dan pihak yang berwenang memberikan laporan terhadap apa yang terjadi kemarin di Pulau Panggang,” katanya.

Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Sigit Widiatmoko mengatakan, meledaknya kapal sekolah milik Dishub menjadi momentum untuk melaksanakan audit transportasi laut secara menyeluruh.

“Enggak hanya kapal, dermaga, kemampuan ABK, termasuk juga perilaku masyarakat pengguna. Karena kita ingin Kepulauan Seribu yang sudah ditetapkan sebagai kawasan strategis pariwisata nasional ini punya standar safety dan security yang terbaik,” katanya.

Menurutnya, faktor safety dan security menjadi acuan atau pondasi keseluruhan pelayanan transportasi laut. Pihaknya membandingkan pelayanan Bandar udara (bandara) yang dikelola sedemikian apik, sementara palayanan transportasi laut masih alakadarnya.

“Nah air ini harus disetarakan lah. Karenanya Dishub, 2018 ini menyelesaikan master plan perairan. Berapa sih kebutuhan armada yang melayani, jenisnya apa aja, karena kan saat ini kondisinya kapal penumpang dan barang sering kali disatukan, terus lagi kalau kapal tradisional. Kapal ojek disatukan,” jelasnya.

Diakuinya, Dinas Perhubungan terus mengebut penyelesaian master plan transportasi air pada tahun ini. Di dalamnya ada rencana induk pelabuhan di Kepulauan Seribu, kebutuhan kapal barang dan kapal angkutan dan lainnya.

“Itu dari sisi dokumen. Ini jadi bahan evaluasi dan pembelajaran agar musibah ini jadi terakhir,” ucapnya.

Dia mengatakan, Pihaknya selalu melakukan perawatan kapal sesuai Standar operasional prosedur (SOP). Dia meyakini, operasional dan perawatan kapal masih dalam batas ketentuan dan aturan yang berlaku.

“Tapi ditanya anggaran, sudah dianggarkan terkait kegiatan tersebut. Untuk kasus ini kan sedang dalam investigasi. Saya enggak bisa komentar hal tersebut. SOP sudah ada, anggarannya sudah disiapkan nah nanti kita lihat hasil auditnya seperti apa,” lanjutnya.

Dia menjamin, seluruh kapal milik Dinas Perhubungan, baik kapal sekolah maupun kapal operasional petugas selalu didukung dana dari APBD DKI Jakarta.

Jamkrindo-Jaminan Kredit Indonesia