MONITOR, Bintan – Alokasi dana desa dari pemerintah pusat ke daerah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan data Kemendes, penyaluran dana desa 2015 sebesar Rp 20,67 triliun, 2016 sebesar Rp 46,98 triliun, 2017 sebesar Rp 60 triliun, 2018 sebesar Rp 60 triliun, dan untuk tahun 2019 sebesar 73 triliun.
Peningkatan alokasi anggaran desa tersebut harus diimbangi dengan kinerja perangkat desa dalam menyerap anggaran untuk pembangunan desa. Secara keseluruhan penyerapan dana desa mengalami peningkatan dari tahun pertama sebesar 82 persen ditahun 2018 sudah bisa terserap 99 persen. Kedepan optimalisasi dana desa harus lebih ditingkatkan, mengingat besaran dana yang sudah digelontorkan.
Menanggapi hal tersebut, Mantan Ketua BP Batam, Mustofa Widjaja mengingat pentingnya mempersiapkan kemampuan sumber daya manusia yang mengelolannya, serta rancangan pembangunan yang harus sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing desa berada. Maka perlu infrastruktur administrasi yang fokus untuk meningkatkan kualitas perangkat desa, agar visi pemerataan pembangunan dapat terwujud.
“Komintmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan memulai dana desa sudah berjalan dengan baik, hanya saja perlu ada arah tegas pembangunan masing-masing daerah. Hal tersebut akan terlaksana jika perangkat desa yang mengelola paham aturan dan juga kebutuhan masyarakatnya. Kedepan kehadiran kebijakan pendukung tersebut menjadi prioritas kita,” ucap Mustofa Widjaja saat dimintai komentar di Bintan, Senin (18/2/2019).
Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Kepri tersebut menambahkan perlu adanya aturan baku yang terintegrasi dari pusat hingga daerah mengenai penyerapan dana desa, yang selama ini sering berubah-ubah. Selain itu pelibatan pemerintah daerah dalam mewujudkan visi dan kebutuhan daerah harus menjadi pertimbangan agar dana desa maksimal.
“Penyelaraskan aturan, peningkatan kualitas perangkat desa, serta mendorong partisipasi masyarakat desa harus dilakukan demi terwujudnya kemajuan masyarakat,” tutupnya.
